Takut Dugaan Korupsi Dibongkar, Walikota Sorong Copot Sekda, Kuasa Hukum Siap Gugat Ke PTUN

Tipikor
Bagikan berita ini

SORONG,Honaipapua.com, -Dicopotnya Sekda Kota Sorong Yakop Karet disisa masa jabatan Walikota yang tinggal dua bulan, Walikota Kota Sorong Drs. Lambert Jitmau dinilai telah melanggar aturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mencopot Sekda, kuasa hukum siap daftarkan gugatan ke PTUN Jayapura.

Dijelaskan Yosep, apa yang telah dilakukan oleh walikota sorong dalam mencopot Sekda tanpa mengindahkan aturan ASN adalah bentuk dari ketakutan Walikota Sorong yang mana diduga banyak sekali korupsi yang terjadi di kota sorong selama 10 tahun ini mulai tercium oleh penegak hukum, sehingga Sekda Kota Sorong dicopot.

Menurut Yosep, Yakop Karet dipilih berdasarkan hasil lelang jabatan atau seleksi secara terbuka dan kompetitif sebagaimana amanat UU ASN. Sementara didalam UU ASN itu sudah di atur mekanisme dan prosedur untuk mengganti seorang pejabat pimpinan tinggi Pratama (Sekda).

Untuk itu, empat hari kedepan terhitung mulai dari ini kami dari tim kuasa hukum siap gugat Keputusan Walikota Sorong No : 821.2/09/BKPSDM/2022 ke PTUN Jayapura di Provinsi Papua.

Bukan hanya Gugatan Ke PTUN Jayapura saja, tetapi tim hukum juga sudah bertolak ke Jakarta untuk melaporkan ke Kemendagri, Mensesneg, BKN, KSN dan Ombudsman tentang kelakuan walikota sorong yang semena-mena mencopot Sekda Kota Sorong dengan melanggar aturan Undang-undang ASN.

Yosep menjelaskan, dalam UU ASN khususnya pada Pasal 116 Ayat (1) ditegaskan, bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang menggantikan pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa pergantian pejabat tingkat tinggi utama dan madya sebelum dua tahun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri dan Menteri Sekretaris Negara.

“Ayat dua itu bisa diterapkan jika pelanggan peraturan dan perundangan-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi itu memang ada dan jelas, tetapi pencopotan sekda yang dilakukan oleh walikota sorong tanpa ada pelanggaran yang dilakukan dan diduga ada muatan politis.”beber Yosep.

Lebih lanjut, Yosep sendiri menjelaskan bahwa terkait kinerja, dalam UU ASN khususnya Pasal 118 Ayat (2) dikatakan bahwa pejabat tingkat tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu satu tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan enam bulan untuk memperbaiki kinerjanya.

Kata Yosep, Ini negara hukum, tetapi yang terjadi bisa jadi ada kongkalikong antara Inspektorat Provinsi Papua Barat dan Walikota sorong, dimana inspektorat papua barat sendiri melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekda tidak melakukan konfirmasi perbaikan kepada Sekda dan Inspektorat sendiri melakukan evaluasi kinerja Sekda diduga tanpa mendapat surat persetujuan dari PJ Gubernur Papua Barat.

Hal Yang paling lucu adalah waktu inspektorat melakukan evaluasi kinerja Sekda, Walikota Sorong dengan tanpa alasan menyuruh Sekda menjalankan perjalanan dinas keluar kota, begitu Sekda balik ke kota sorong, inspektorat sendiri telah selesai melakukan evaluasi kinerja Sekda, tetapi tiba-tiba inspektorat mengeluarkan rekomendasi dengan melanggar aturan Undang-undang ASN.

“Licik sekali Walikota Sorong ini, dia suruh Sekda berangkat dan dia menyuruh inspektorat melakukan evaluasi kinerja Sekda tanpa ada Sekda di tempat, seharusnya Inspektorat itu mengkonfirmasi kepada Sekda tetapi yang terjadi mereka tidak mengkonfirmasi kepada Sekda,”Tegas Yosep.

Yosep menilai, langkah Walikota Sorong tersebut, telah melanggar UU ASN terkait batasan waktu pejabat struktural bisa dievaluasi, kalaupun ada kesalahan Sekda yang fatal, apa kesalahannya, tambah Yosep. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *