Polres Sorsel Dinilai Lambat Tangani Kasus Dugaan Tipikor Mangkrak Universitas Werisar dan Dana Hibah

Tipikor
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong Selatan,Honaipapua.com, -Ketua kelompok intelektual Teminabuan, Mesakh Kokorule.S.Pd. MM, mengatakan, apa yang ia ketahui terkait pemberian dana hibah APBD kabupaten Sorong Selatan tahun 2017 kepada sebuah Yayasan Tipari dan diketahui oleh masyarakat bahwa pembangunan rektorat universitas pun juga mangkrak alias tidak selesai sejak tahun 2017 itu salah.

Menurutnya, sepanjang yayasan tersebut mempergunakan dana tersebut sesuai ADRT dengan peruntuhkannya misalnya sosial kemasyarakatan apapun itu silahkan saja, tetapi khususnya yayasan Tipari ini telah mendirikan perguruan tinggi swasta bernama unoversitas Werisar ini diduga belum mengantongi izin operasional dari Kementrian Pendidikan melalui Dirjen Dikti wilayah universitas, maka seharusnya universitas Werisar tidak boleh melakukan aktifitas kampus dalam bentuk apapun, misalnya, penerimaan mahasiswa, perkuliahan sampai pada wisuda.

Sebab diketahui bersama bahwa sebuah universitas kalau sudah didirikan harus memiliki Dosen tetap, memiliki kampus dan memiliki tenaga administrasi dan faslitas prnunjang lainnya, setidaknya kampus tersebut lengkap 50 persen untuk beroperasi sehingga kampus tersebut bisa dapat mengajukan bantuan dana hibah dari pemerintah daerah setempat.

” Kita juga mengetahui bahwa pemerintah daerah kota/kabupaten juga mempunyai tanggungjawab atau perhatian terhadap sekolah mulai dari tingkat SD, SMP sedangkan SMU dari provinsi dan sebuah universitas dari pemerintah pusat, berarti standar pemberian bantuan kepada sebuah yayasan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi ini harus dilihat baik, “beberEsakh Kokorule kepada media ini di Kota Sorong, Senin (30/8).

Lanjut Mesakh bahwa Universitas Werisar ini sudah tidak memenuhi syarat, tetapi kita bisa lihat ditahun 2017 dan 2018 sumber dari dana DAU, APBD kabupaten Sorong Selatan dianggarkan dan diberikan kepada sebuah yayasan sebesar Rp.2,5 Milliar lebih untuk pemebangunan gedung Rektorat yang pembangunannya mangkrak sejak tahun 2017 hingga saat ini tidak berjalan, kemudian Rp.2 Milliar lagi untuk hibah ke universitas Werisar. Kemudian pada tahun 2018 ada lagi dana hibah Rp.2 Milliar ke universitas Werisar, dan pada tahun 2019 diberikan dana lagi yang bersunber dari Dana Otsus sebesar Rp.1 Milliar, namun karena kurang, ditambah lagi Rp.300 juta. Hal ini menurut kami, sengaja dilakukan dan bisa disebut penyalagunaan kewenangan menurut saya. Sebab bapak Bupati selaku pembina dari yayasan ini dengan sengaja melakukan salah kewenangan yaitu memberikan mendorong dana sebesar itu dari APBD kepada sebuah universitas yang tidak ada bangunan universitasnya di Teminabuan, “ungkap Mesakh Kokorule.

” Kami menilai kinerja penyidik Tipikor Polres Sorong Selatan dalam menangani proses kasus mangkraknya pembangunan universitas Werisar Teminabuan dan dana hibah tidak serius (kasus jalan ditempat) sebab dari awal kasus ini, tidak ada masyarakat yang memberikan laporan kepada Polres Sorong Selatan untuk tangani kasus ini. Sebab dari awalnya temuan kasus ini, kita mendorong adanya laporan dari masyarakat ke pihak berwenang dalam hal Kejaksaan Negeri Sorong untuk proses hukum penanganan kasus dugaan Tipikor ini, tetapi kok tiba-tiba dari pihak Kejaksaan menyerahkan kasus tersebut ke Polres Sorong Selatan untuk menindaklanjiti proses hukumnya.

” Terkesannya, kami mengamati, diduga pihak Polres terus bertemu dengan pihak Pemda kabupaten Sorsel untuk berupaya mengihilangkan kerugian Negara. Seharusnya pihak Polres harus tegas serius dalam penanganan temuan kasus ini mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ditetapkannya tersangkanya, karena sudah nyata Miliaran Rupiah dianggarkan dari APBD ke sebuah Universitas yang tidak ada proses perkuliahannya, “tutur Mesakh.

Ia menambahkan, universitas Werisar ini telah bekerja sama dengan satu Universitas di Indramayu dan satu lagi di Cirebon. Saya menduga kuat, nama mahasiwa tidak terdaftar di data pangkalan Dikti dan kami juga pertanyakan keabsahaannya status ijazah juga, sebab kami mendapat informasi mahasiswa yang kuliah baru setahun sudah di wisuda. Maka dari itu, kedepan masyarakat akan melaporkan hal ini ke Mabes Polri atau menyerahkan dokumen atau data dan membuat laporan baru ke Kejati Papua Barat atau Kejagung RI untuk menindaklanjuti temuan kasus dugaan Tipikor ini. Karena belum lama ini. setelah tokoh masyarakat bertemu dengan Kapolres dan Kasat Reskrim menyampaikan bahwa pihak penyidik telah menyurati pihak Pemda untuk meminta Dokumen bantuan dana hibah universitas Werisar tersebut, tetapi pihak Pemda katakan dokumennya telah hilang. Bagi kami, jawaban seperti ini aneh, karena dokumen Miliaran Rupiah bisa hilang,
namun bagi kami hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang- Undang, “tambah Mesakh lagi.

Sementara Kapolres Sorong Selatan AKBP Choiruddin Wachid, S.I.K., M.M, ketika di konformasi via pesan Whatsapp, Senin (1/9) belum sempat membaca dan membalas yang dipertanyaan terkait statement dari tokoh intelektual Teminabuan terhadap kasus dana hibah Pemda Sorsel kepada Universitas Werisar. (***)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *