Pengembangan Kasus PLTG Kaimana, 7 Saksi Sudah Dimintai Keterangan

Tipikor
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pematangan lahan dan pembangunan talud PLTG Kaimana di kampung Coa, terus dilakukan oleh pihak kejaksaan. Sejak dilimpahkan kasusnya untuk ditangani langsung oleh Kejaksaan Negeri Kaimana, sidang kasus ini sudah masuk di sidang ketiga dengan agenda tanggapan terhadap eksespi JPU.

JPU Kasus Dugaan Korupsi PLTMG Kaimana, Willy Ater, SH

Sementara itu, diluar tiga terdakwa yang saat ini sudah diamankan di lapas Manokwari, Kejaksaan Negeri Kaimana terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk pengembangan kasus ini. Hal ini diungkapkan oleh Kasie Pidsus Kejari Kaimana yang juga adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU), Willy Ater, SH ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (19/10) kemarin.

JPU mengatakan bahwa sejak beberapa waktu lalu sampai 19 Oktober kemarin, sudah ada 7 saksi yang dimintai keterangan. “ Untuk pemeriksaan saksi hari ini, kami memeriksa saksi yang dulu sempat terlibat mengikuti proses lelang, terkait pekerjaan pematangan lahan dan pembuatan talud PLTG. Terus satu lagi yang kita periksa adalah sopir truk yang dulu membantu untuk muat material di lokasi tersebut. Totalnya sudah ada 7 saksi yang sudah kita mintai keterangannya sampai hari ini. Besok kita panggil dua saksi lagi, dan akan kita agendakan lagi untuk saksi berikutnya, di hari Kamis atau Jumat,” ungkapnya.

Willy juga mengatakan bahwa untuk pengembangan kasus ini, pihak kejaksaan akan meminta keteranganan dari 20-an saksi. “Untuk saksi kurang lebih dua puluhan saksi. Makanya marathon kita saat ini, karena harus kejar target. Karena dari target yang ada, sebelum akhir tahun, kita sudah naikkan ke penuntutan untuk perkara ini, diluar dari tiga terdakwa untuk pengembangan kasus ini,” ujarnya.

Ketika disinggung soal potensi ada tersangka baru, lanjut Willy, belum bisa dipastikan sampai sejauh ini. “Untuk sementara kan kami masih mengumpulkan alat bukti dari saksi. Nanti dari saksi-saksi ini kita sesuaikan dengan barang bukti, barulah kita dapatkan petunjuk. Apabila sudah memenuhi dua alat bukti baru kita mulai membidik tersangka dalam artian kita tetapkan sebagai tersangka, untuk kita minta pertanggungjawaban terhadap kasus ini,” lanjutnya.

JPU juga mengatakan bahwa, progresnya masih sebatas pada pemeriksaan saksi-saksi. “Makanya itu, kita melakukan pengembangan untuk melihat fakta-fakta baru. Kalau untuk sementara ini, kita tidak bisa menjust orang bawha tersangka ini ada atau tidak. Makanya kita lakukan pengembangan terlebih dahulu. Entah nanti berapa orang tersangka atau hanya satu, itu kan kita belum tahu. Sesuai keputusan MK bahwa kita tidak bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa kita dahului dengan pemeriksaan saksi. Jadi nanti mungkin dari saksi-saksi ini, kalau memang nanti patut diguga ataupun mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, ya kita pasti akan lakukan hal itu,” tegasnya.

Sementara itu, sesuai dengan hasil audit kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat atas pekerjaan pematangan lahan dan pembangunan talud PLTMG ini, terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 1.793.851.488,22, dari nilai kontrak sebesar Rp.18,28 Miliar.

“ Karena kita sudah targetkan akhir tahun ini harus sudah masuk ke penuntutan. Sehingga kalau belum sampai akhir tahun ini sudah bisa, berarti kami siap limpahkan berkasnya,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *