PA GMNI Meminta Kejati Pabar Serius Tindaklanjuti Laporan Dugaan Tipikor Gaji Anggota MRPB Puluhan Miliar Selama 3 Tahun

Tipikor
Bagikan berita ini

SORONG,Honaipapua.com, -Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Papua Barat, Yosep Titirlolobi, SH, dalam jumpa Persnya kepada media ini mengatakan ada dugaan indikasi korupsi puluhan miliar yang terjadi di Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dimana anggota MRPB yang seharusnya menerima gaji dan tunjangan sebesar 52 juta perbulan, tetapi anggota MRPB hanya diberikan digaji 29 juta, sisa 23 juta selama 3 tahun ini kemana, sehingga PA GMNI minta Kejati Papua Barat serius menindaklanjuti laporan Anggota dan Staf MRPB yang sudah dilaporkan di tahun 2021.

Menurut Yosep, ada permainan Gaji dan tunjangan anggota MRPB yang diduga sudah lama dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperkaya diri di tubuh sekretariat MRPB, dimana dulu MRPB tidak mempunyai nomenklatur dan masih menggunakan nomenklatur DPRD Provinsi Papua Barat.

Sesuai Permendagri Nomor 90 yang baru itu dikeluarkan tahun 2019, dan MRPB memakai nomenklatur yang baru tahun 2019 dan berdasarkan PP 64, maka seluruh item sudah dimasukkan dan di input gaji dan tunjangan anggota MRPB didalam eksipede, maka anggaran negara yang di anggarkan untuk membayar gaji dan tunjangan anggota MRPB pertahunnya terhitung dari tahun 2019, 2020 dan 2021 berdasarkan DPA MRPB telah di anggarkan anggaran sebesar 26 miliar 300 juta sekian pertahun dan kalau di bagi untuk 42 anggota MRPB dan dikali 12 bulan maka gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota MRPB 52 juta sekian.

” Pertanyaannya kenapa dalam struk atau slip gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota MRPB perorang itu digaji cuman 29 juta, sedangkan yang sisa 23 juta itu di kemanakan dan siapa selama ini oknum-oknum yang bermain Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019, 2020 dan 2021 yang diduga ada indikasi tindak pidana  korupsi selama ini disekretariat MRPB, “beber Yosep.

Logikanya begini, kata Yosep, ” kalau gaji MRPB 52 Juta Tetapi dikorupsi dan digaji hanya peranggota MRPB perbulan 29 juta, padahal gajinya 52 juta perorang, berati masih ada sisa 23 juta gaji perorang, kalau 23 juta dikali 42 anggota MRPB maka didapat perbulannya uang Yang dikorupsi sebesar 920 juta perbulan, kalau 920 juta dikalikan 12 bulan gaji anggota MRPB yang di gelapkan, maka uang yang dikorupsi berjamaah selama ini sebesar 11 miliar lebih pertahunnya dan kalau dikalikan 3 tahun  dimana ada 36 bulan maka dari tahun 2019, 2020 dan 2021 gaji anggota MRPB yang diduga dikorupsi besar-besaran, sebesar 33 miliar lebih selama 3 tahun, ”  ungkap Yosep.

Lanjut Yosep, ada puluhan anggota MRPB yang mengajukan tagihan gajinya ke keuangan Provinsi Papua dan dijelaskan oleh keuangan Pemprov bahwa memang benar setiap anggota MRPB memiliki hak untuk mendapatkan gaji 52 juta perbulan, tetapi waktu dilakukan pembayaran mereka anggota di sekretariat MRPB mereka anggota hanya diberikan digaji 29 juga.

Sementara Itu, yang lucunya ternyata setiap DPA yang dibagikan oleh Gubernur Papua Barat kepada setiap OPD itu ternyata lembaran DPA yang milik anggota MRPB itu tidak pernah dimasukkan didalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Lanjut Yosep, selama ini dugaan korupsi Gaji dan tunjangan anggota MRPB ini sudah pernah dilaporkan ke Kejati Papua Barat dan beberapa anggota MRPB dan staf MRPB sudah di panggil untuk memberikan keterangan sampai 3 kali sampai menunjukkan bukti-bukti, tetapi laporan ini seperti hilang alias tidak ditindaklanjuti.

“Kami meminta Kejati Papua Barat untuk benar-benar serius mengungkap dugaan korupsi puluhan miliar yang terjadi di sekretariat MRPB sesuai dengan instruksi kepala Kejaksaan Agung karena dugaan korupsi ini sudah dilakukan cukup lama dan sudah perna ditangani oleh Kejati Papua Barat.”pintah Yosep.

Mengingat Jaksa Agung Senitiar (ST) Burhanuddin pernah mengatakan bahwa salah satu indikator tingkat kepercayaan Presiden Jokowi kepada pihak kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, hal ini dapat di ukur dengan ditambahkannya anggaran yang cukup besar untuk penanganan tindak pidana korupsi disetiap satuan kerja Kejati maupun Kejari. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *