PA GMNI : Diduga Rawan Korupsi, KPK, Kejagung dan Polri Diminta Usut Dana Covid-19 Papua Barat Yang Mencapai 197,8 Miliar Tahun 2020

Tipikor
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG,Honaipapua.com, -Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia PA GMNI Kota Sorong, Yosep Titirlolobi, mengatakan, tidak adanya fungsi kontrol pengawasan dana penanganan virus corona atau Covid-19 untuk Tahun 2020 Provinsi Papua Barat yang mencapai 197,8 Miliar yang diduga ada indikasi korupsi, KPK, Polri dan Kejagung, harus berani melakukan pengusutan terhadap uang rakyat yang penggunaannya yang diduga tidak tepat sasaran.

” Data yang kami miliki, anggaran Covid-19 Papua Barat berasal dari rasionalisasi, pemotongan 50% dana belanja dari setiap OPD, sementara pembagian bahan makanan banyak yang tidak tepat sasaran kepada masyarakat yang seharusnya layak untuk mendapatkan bantuan, mengingat bantuan bahan makanan telah di anggarkan oleh Pemprov Papua Barat sebesar Rp.48 Miliar, “beber Yosep kepada media ini Minggu, (22/8).

Menurut Yosep, anggaran Covid-19 Provinsi Papua Barat yang cukup besar dan hampir mencapai kurang lebih 200 Miliar diduga rawan untuk di korupsi, belum lagi anggaran Covid-19 Provinsi Papua Barat untuk tahun 2021, yang mana tidak ada keterbukaan dari Pemprov Papua Barat bahwa berapa yang telah di anggarkan untuk penanganan virus Corona atau Covid-19 di Papua Barat.

” Tentunya KPK, Kejagung dan Kepolisian, perlu melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap dugaan korupsi anggaran Covid-19 Papua Barat tahun 2020 sebesar Rp.197,8 Miliar yang diduga ada potensi kerugian Negara, sehingga ke-tiga institusi penegak hukum perlu menelisik dugaan kasus hingga ke aktor utamanya, sebab dengan adanya kewenangan yang cukup besar yang diberikan dari pemerintah pusat kepada kepala Daerah dalam hal ini Gubenur dan Bupati/Walikota dalam menggeser anggaran Covid-19 tanpa persetujuan DPR.

“Dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020, terutama Pasal 28, Poin 9 dijelaskan bahwa Kepala Daerah berhak melakukan perubahan APBD tanpa persetujuan DPRD”, ungkap Yosep.

Lanjut Yosep, bahwa sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2020 dimana di instruksikan agar Pemerintah Daerah mempercepat kegiatan dan relokasi anggaran, sedangkan Permendagri No 20 tahun 2020 mengamanahkan agar Pemerintah Daerah melakukan langkah antisipasi penularan Covid-19 dengan memperiotaskan penggunaan APBD.

” Artinya Kepala Daerah memiliki kewenangan yang cukup besar sekali untuk mengutakatik APBD untuk dianggarkan dalam penanganan Covid-19, tetapi yang terjadi di kalangan masyarakat menengah kebawah, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran, “terang Yosep.

Yosep menambahkan, mengingat pembicaraan dari komponen masyarakat yang menyampaikan bahwa banyak dana paket proyek yang sudah dianggarkan tetapi terpotong atau dialihkan ke dana Covid, sehingga masyarakat pun harus sadar dan diminta untuk berperan aktif menyuarakan keadilan dan fungsi kontrol yang baik kepada pihak berwenang dalam hal ini yang menangani Tipikor, untuk berani malakukan audit dan pemeriksaan secara serius terhadap penggunaan dana Covid sebesar 197 Miliar tahun 2020 tersebut. (***)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *