Mau Penetapan Tersangka, DAP Doberay Desak BPK PB serahkan Hasil Audit Dugaan Korupsi Dana Hibah Kongres Pemuda Katholik ke Kejati PB

Tipikor
Bagikan berita ini

Manokwari,Honaipapua.com, -DAP Doberay Desak Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) perwakilan Papua Barat untuk segera menyerahkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari BPK Perwakilan Papua Barat.

Kepada media ini via telepon selulernya, Selasa, (18/10) Mananwir Paul Finsen Mayor, S.IP, selaku Ketua DAP Wilayah III Doberay Papua Barat, menyampaikan, hal ini perlu diketahui Publik bahwa Tindakan Melawan hukum seperti tindakan Korupsi adalah kejahatan yang menyebabkan Rakyat Papua dari Tahun ke Tahun hinggaa 20an Tahun berjalannya Undang-undang Otonomi Khusus Papua tetap saja miskin diatas Tanahnya sendiri karena tindakan -tindakan Korupsi.

Menurut Paul Finsen Mayor, Korupsi menyebabkan Rusaknya sendi-sendi kehidupan Masyarakat Adat Papua, karena itu adalah uang rakyat yang harus dipakai sebagai mana mestinya untuk kepentingan banyak orang bukan dinikmati segelintir orang tertentu.

” Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat akan menetapkan tersangka terhadap kasus pemberian dana hibah untuk kegiatan kongres pemuda katolik. Hanya saja, hingga kini Kejaksaan Tinggi Papua Barat masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara di BPK Perwakilan Papua Barat,,” ungkap Paul.

Kok, kenapa lama sekali dalam audit Kerugian Negara dari BPK Perwakilan Papua Barat? Ada apa ini?

Apakah Masyarakat Adat Papua harus turun berbondong-bondong ke Kantor BPK Perwakilan Papua Barat untuk menanyakan langsung ke Pimpinan BPK Perwakilan Papua Barat???

Dewan Adat Wilayah III Doberay Papua Barat sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat mendesak BPK Perwakilan Papua Barat segera menyerahkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara agar segera ditetapkan Tersangka, sehingga Publik tidak dibuat menunggu -nunggu dan bertanya – tanya sebenarnya ada apa kenapa hasil audit belum juga keluar??

” Kami desak segera serahkan hasil audit BPK Perwakilan Papua Barat kepada kejaksaan tinggi Papua barat,. Kami akan selalu awasi dan Pantau perkembangan kasus ini, “tegas Paul lagi.

Pimpinan BPK Perwakilan Papua Barat harus bisa bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Papua barat agar kalau ada kasus yang kemudian berkaitan dengan perhitungan kerugian Negara dari BPK Perwakilan Papua Barat itu jangan terlalu lama ” berlabuh” di BPK Perwakilan Papua Barat, sebab apabila terlalu lama seperti kasus dugaan Korupsi Dana Hibah Kongres Pemuda Katholik ini maka akan ada timbul kecurigaan, bahwa kalau lama begini sebenarnya ada apa nih????

” Kami menunggu hasil audit BPK Perwakilan Papua Barat dalam Minggu ini harus ada pernyataan resmi BPK Perwakilan Papua Barat tentang kasus ini, ” tambah Paul Finsen Mayor S.IP. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *