LP3BH SIAP KAWAL LAPORAN DUGAAN KORUPSI MANGKRAKNYA PEMBANGUNAN GEDUNG REKTORAL UNIVERSITAS WERISAR DAN ALIRAN DANA HIBAH BELASAN MILYAR KE YAYASAN TIPARI TEMINABUAN KAB.SORONG SELATAN

Tipikor
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong,Honaipapua.com, -Direktur LP3BH Manokwari yan Ch. Warinussy, SH dalam Press Releassenya, Rabu (2/6/2021), mengatakan bahwa benar adanya proses penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polres Kabupaten Sorong Selatan, terkait dugaan kerugian Negara atas Pematangan Tanah dan Pembangunan Rektorat Kampus Universitas Werisar
Teminabuan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.5 Milyar Rupiah yang berlokasi di sekitaran belakang RSUD Scholoo Keyen dan Mesjid Raya di Poros Jalan Teminabuan – Ayamaru serta bantuan Hibah ke Yayasan Tipari yang bersumber dari APBD Kabupaten Sorong Selatan sejak tahun anggaran 2016 hingga 2021 atau kurang lebih 6 tahun terakhir ini diperkirakan rata-rata diatas Rp. 2-3 Milyar.

Yan sapaan akrabnya juga menjelaskan bahwa sesungguhnya pihak Kejaksaan
Negeri Sorong yang seharusnya menangani kasus dugaan kerugian Negara atas Pematangan Tanah dan Pembangunan Rektorat Universitas Werisar serta bantuan Hibah Yayasan Tipari ini sesuai laporan masyarakat, namun setelah dilakukan koordinasi dan klarifikasi antara Pihak Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dan Kapolres Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 01 April 2021, maka disepakati bahwa terkait dugaan kerugian Negara atas Pematangan Tanah dan Pembangunan Rektorat Universitas Werisar serta bantuan Hibah Yayasan Tipari ditangani oleh Polres Sorong Selatan, sementara dugaan korupsi Dana Hibah untuk KPUD dan BAWASLU Sorsel tahun 2020 ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sorong.

Terkait penyelidikan dugaan kerugian Negara atas Pematangan Tanah dan Pembangunan Rektorat Universitas Werisar Teminabuan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.5 Milyar Rupiah serta aliran dana hibah ke Yayasan Tipari dalam pemeriksaan dengan peninjauan lokasi, pemanggilan para pengelola Proyek fisik, Pengecekan status Universitas Werisar ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) Papua dan Papua Barat, Kerjasama Universitas Werisar dengan Universitas di Cirebon Jawa Barat dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Indramayu serta para dosen dan juga Pengurus Yayasan Tipari yang saat ini didalami oleh Penyidik Satreskrim Polres Sorong Selatan.

Yan Warinusi juga menjelaskan bahwa Proses hukum yang dilakukan oleh Satreskrim ini mendapat dukungan dan apresiasi oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Intelektual serta menjadi perhatian Polda Papua Barat berdasarkan disposisi Kapolda Papua Barat tertanggal 30 April 2021 kepada Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Papua Barat, serta menjadi perhatian khusus Badan
Reserse Krimal (Bareskrim) Polri berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 05 Mei 2021.

Selaku Direktur Eksektif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari kami akan melakukan pendampingan dan Pengawasan atas laporan masyarakat tersebut dalam proses penegakan hukum sebagaimana visi misi Kapolri yang PREDIKTIF, RESPONSIBILITAS dan TRANSPARAN BERKEADILAN dengan PENERAPAN HUKUM YANG TIDAK TAJAM KE BAWAH LALU TUMPUL KETAS, TETAPI HARUS TAJAM KE ATAS MAUPUN TAJAM KE BAWAH.

Yan Warinusi juga menyampaikan bahwa sejumlah bukti telah diperoleh Pihak Penyidik Polres Sorong Selatan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan sehingga ada sejumlah pihak yang bertanggungjawab terkait Persoalan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Pembangunan Gedung Rektorat Universitas Werisar dan Aliran dana hibah belasan Milyar ke Yayasan TIPARI Teminabuan.

Apalagi menurut Yan Warinusi selaku Ketua Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi (L2DIKTI) Papua dan Papua Barat berdasarkan Surat Nomor :
396/LL14/KL/2021 tertanggal 14 April 2021 dengan tegas menjelaskan bahwa
Universitas Werisar Teminabuan yang diselenggarakan oleh Yayasan TIPARI
hingga saat ini belum memiliki Ijin Operasional dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI karena belum memenuhi persyaratan pendirian Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Oleh karena itu, kami tetap mendorong proses Penyelidikan dan Penyidikan
hingga ditetapkannya tersangka pada kasus ini. Kami berharap Polres Sorong Selatan segera mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau SPDP kepada Kejaksaan Negeri Sorong sesuai Laporan Masyarakat. (***)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *