LBH Gerimis : Cegah Indikasi Korupsi, Kejari Sorong Diminta Awasi Anggaran Covid-19

Tipikor
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG,Honaipapua.com, -Direktur Utama Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis) Papua Barat, Yosep Titirlolobi, S.H meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, agar melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Pandemi Covid-19 yang di anggarkan oleh Pemerintah Kota Sorong.

Menurut Yosep, sampai saat Ini sebagian besar masyarakat belum menerima kompensasi yang seharusnya sudah di berikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

” Kejari Sorong harus berani mengambil tindakan cepat untuk melakukan pengawasan dalam mengawasi setiap bantuan yang disiapkan Pemerintah Kota Sorong kepada masyarakat, terkait dengan pencegahan dan penanganan Virus Covid-19, “kata Yosep kepada awak media dikantornya di Kota Sorong Kamis, (15/04/20).

Lanjut Yosep,  Kejari Sorong diminta untuk mengawasi penggunaan dana tersebut, agar bantuan dana yang digunakan atau yang diberikan, dapat tepat sasaran, apalagi anggaran Covid-19 yang dianggarkan oleh Walikota kota Sorong, termasuk anggaran yang sangat terkecil diseluruh Indonesia dan kita berharap bantuan dapat sampai kepada masyarakat penerima. Mengingat sampai saat ini, masyarakat masih banyak yang belum menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota Sorong.

” Pengawasan dan pemantauan harus terus dilakukan, supaya jangan ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi terhadap seluruh bantuan yang akan dan atau telah disalurkan oleh pemerintah dalam kondisi pandemi saat ini, “ujar Yosep.

“Jika ditemukan adanya dugaan penyelewengan anggaran, seperti Mark-Up dana Covid-19 dalam pelaporan pertanggungjawaban, Yosep meminta agar Kejari Sorong mengambil tindakan yang tegas dengan mempidanakan oknum-oknum, sesuai peraturan yang ada, agar menjadi efek jerah bagi mereka yang kedapatan menyelewengkan uang rakyat dalam kondisi bangsa ini mengalami wabah Covid 19,”pinta Yosep.

Untuk itu, menurut Yosep, dengan hadirnya Kejari Sorong dalam melakukan pengawasan anggaran Covid-19, tentu akan membuat masyarakat tidak merasa kwatir lagi tentang bantuan dari pemerintah daerah.

” Ya, sebagai manusia biasa, ditengah situasi Virus ini, bisa saja ada oknum yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi, bisa saja melakukan korupsi dengan Mark-Up anggaran yang ada, contoh, penggunaan dana membeli barang A misalnya sebesar 10 rupiah, dalam laporannya dinaikan angkanya menjadi 20, siapa yang tau akan hal tersebut, “tutur Yosep lagi.

Mengingat Permendagri No. 20 Tahun 2020 dan Intruksi Mendagri No.1 Tahun 2020 memberikan kewenangan penuh kepada kepala Daerah, dalam hal ini Walikota Sorong untuk mengubah atau merealokasikan pos-pos anggaran dalam APBD 2020 tanpa harus melibatkan DPRD Kota Sorong, cukup mengirim pemberitahuan kepada DPRD Kota Sorong saja. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *