Kasus Dugaan Korupsi ATK 8 Miliar Terkesan Jalan Ditempat, Kepala Kejari Sorong Layak Diganti

Tipikor
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG,Honaipapua.com, -Wakil Ketua Bidang Hukum, Politik dan Keamanan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Sorong, Yosep Titirlolobi,SH mengatakan bahwa apabila Kepala Kejari Sorong tidak mendukung Pidana Khusus Kejari Sorong dalam memberantas dugaan Korupsi ATK 8 Miliar Tahun anggaran 2017 Kota Sorong, sudah selayaknya Jaksa Agung mencopot Kepala Kejari Sorong.

Menurut Yosep, isu yang berhembus di Kota Sorong bahwa kasus dugaan korupsi anggaran ATK 8 Miliar untuk tahun anggaran 2017 Kota Sorong yang sudah berjalan memasuki tujuh bulan, seperti jalan ditempat dan diduga ada tarik menarik antara Pidsus dan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong.

“Ini sangat bahaya sekali, kalau Pidsus jalan lurus dan Kepala Kejari Sorong tidak seirama dan ada oknum-oknum yang mulai masuk angin, maka sesuai nawa cita Presiden Jokowi tentang penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Kota Sorong akan jalan ditempat, “ungkap Yosep kepada media ini Sabtu (4/9).

” Kami melihat bahwa kasus ini seperti tidak ada keberanian dari Kepala Kejaksaan Negeri Sorong dalam mengusut Kasus ini, mengingat sepertinya ada indikasi dugaan ada oknum-oknum penguasa pemerintah kota Sorong yang sedang bermain kong kalikong bersama Oknum-oknum Kejari Sorong dalam mempetiaskan kasus ini, “Tutur Yosep.

” Apabila hal ini benar dan ada oknum-oknum yang masuk angin di Kejari Sorong maka Kepala Kejari Sorong sudah selayaknya diganti dengan mereka yang berani menjalankan Visi Misi Presiden Jokowi tentang penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi, “terang Yosep.

Lanjut Yosep, mengingat masyarakat Kota Sorong sudah jenuh dengan janji-janji manis Kepala Kejaksaan Negeri Sorong tentang program 100 harinya, dimana saat itu beliau baru di pindahkan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Kejari Sorong yang baru pada Maret 2021, dalam penegakan hukum tentang pemberantasan korupsi di Sorong Raya, masyarakat bisa melihat kinerja Kejari Sorong dalam memberantas korupsi 100 hari kerjaannya, tetapi ini sudah lewat 100 hari tetapi belum ada tanda-tanda kasus dugaan korupsi anggaran ATK 8 Miliar tahun 2017 Kota Sorong belum terungkap bahkan sampai sekarang 1 tersangka pun belum ditetapkan, padahal ini sudah memasuki bulan ke delapan.

Apalagi statement Jaksa Agung sudah sangat jelas-jelas dimana beliau mengingatkan kepada jajarannya diseluruh Indonesia bawah kalau ada jaksa-jaksa yang belum mampu atau bermain-main atau kong kalikong dalam menangani kasus korupsi siap-siap untuk dimutasi.

Hal ini mengacu pada UU No.16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I, dimana kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan Kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

Sedangkan didalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 UU No 16 Tahun 2004).

” Artinya berdasarkan perintah Undang-undang maka Kejari Sorong dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam mengungkap Dugaan Korupsi ATK 8 Miliar Kota Sorong, kepala Kejari Sorong dan jajarannya tidak harus takut pada pengaruh kekuasaan pemerintah kota Sorong, “ujar Yosep Titirlolobi yang juga pengacara muda dari Peradi Sai.

Tambah Yosep, seharusnya dengan adanya pemeriksaan saksi yang telah mencapai 22 orang, seharusnya Kejari Sorong sudah bisa menetapkan tersangka dalam kasus ATK 2017, apalagi mantan Sekwan Kota Sorong sudah diperiksa dan mantan Anggota DPRD yang saat itu dibanggar Anggaran juga sudah diperiksa dan DPRD kota Sorong yang masih aktif juga sudah diperiksa, dan mereka DPRD yang dipanggil oleh Kejari Sorong sudah ramai-ramai membantah mereka tidak pernah menandatangani anggaran ATK dan tanda tangan mereka telah dipalsukan.

Sementara rapat-rapat anggota DPRD Kota Sorong saat itu dalam pembahasan anggaran ATK telah direkayasa untuk menutupi laporan pertanggungjawaban, padahal yang sebenarnya terjadi, tidak pernah ada rapat pembahasan anggaran ATK 8 Miliar tahun 2017 oleh DPRD Kota Sorong, tetapi dalam laporan pertanggungjawaban seakan-akan ada rapat pembahasan bahkan foto-foto rapat pembahasan direkayasa dari rapat pembahasan yang lain.

” Ini yang dong bilang pencuri ayam cepat sekali di proses tetapi ko ini pencuri uang rakyat kok prosesnya lambat sekali, padahal bukti-bukti dan saksi sudah sangat cukup ini ada apa?”.pungkas Yosep lagi.

” Dalam waktu dekat ini, Kami akan berangkat Ke Jakarta dan membawa surat kepada Presiden dan Jaksa Agung bawah Kejari Sorong seperti tarik menarik dalam mengungkap kasus ini, bahkan kami akan meminta audensi dengan DPR-RI Komisi III yang bermitra dengan Kejagung agar Komisi III bisa memanggil Kejagung untuk mempertanyakan keseriusan Kejari Sorong dalam mengusut kasus Korupsi ATK 8 Miliar anggaran 2017 dalam Rapat dengar Pendapat Komisi III nanti, “beber Yosep. (**)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *