AMPAK DESAK KEJARI USUT TUNTAS KASUS DUGAAN TIPIKOR DANA ATK TAHUN 2017 BPKAD KOTA SORONG

Tipikor
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong,Honaipapua.com, Sejumlah pemuda yang tergabung dalam organisasi Aliansi dan Mahasiswa Anti Korupsi (Ampak) Kota Sorong mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Sorong. Mereka mempertanyakan penanganan Dugaan penyelewengan dana realisasi belanja barang dan jasa ATK tahun 2017 senilai Rp.8 Miliar yang berasal dari APBD induk dan perubahan tahun 2017 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong, dimana sebelumnya dari pihak Kejaksaan sudah memanggil oknum anggota DPRD dan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Koordinator Lapangan aksi Hariyadi Alexander Sagey yang didampingi Sekertaris Korlap, Yheskel Kalasuat dalam membacakan aspirasi Aliansi dan Mahasiswa Anti Korupsi (Ampak) Kota Sorong, meminta atau menuntut Kejaksaan Negeri Sorong, untuk transparan terkait dugaan kasus Tipikor penyelewengan anggaran ATK tahun 2017. Bahwa Kejaksaan harus menggunakan haknya untuk menggeledah secara paksa jika memang pihak-pihak terkait tidak koperatif dalam memberikan keterangan dan memperlambat proses penyelidikan. Jika kedua point diatas tidak ditindaklanjuti dalam waktu empat belas hari kedepan serta tidak adanya kepastian peningkatan kasus tersebut maka kami akan kembali melakukan aksi besar-besaran. Dan kami AMPAK Kota Sorong mendukung penuh Kejaksaan Negeri Sorong untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sorong, Khusnul Fuad, bahwa pelaporan yang dibuat oleh mantan anggota DPRD Kota Sorong yaitu, Dugaan penyelewengan dana realisasi belanja barang dan jasa ATK tahun 2017 senilai Rp.8 Miliar yang berasal dari APBD induk dan perubahan tahun 2017 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong.

Saat itu sambil memperlihatkan DPA Kejari Sorong TA 2020 Kasipidsus mengira bahwa anggaran Rp.8 Miliar itu untuk pengadaan ATK di seluruh OPD Pemkot Sorong tapi ternyata setelah dilihat data laporannya, anggaran Rp.8 Miliar itu khusus BPKAD saja.
Dan mengenai perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran ATK tahun anggaran 2017 pada BPKAD Kota Sorong, yang statusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan sejak 1 Pebruari 2021 lalu.

Dan semua pihak yang pernah diundang akan dipanggil lagi. Dan tahapannya bisa lebih serius lagi karena penyidikan ini sudah berada dalam posisi memperkuat alat bukti bawasanya membuat terang tindak pidana dugaan Tipikor dan oknum siapa tersangkanya.

Dari pantuan media ini Senin (8-3) kemarin siang dihalaman Kejari Sorong, usai menyampaikan aspirasi secara lisan dan tertulis secara resmi diterima oleh Kajari yang diwakili oleh Kasi Intel didampingi Kasipidsus.

Setelah menerima aspirasi, Kasipidsus Khusnul Fuad.SH mengatakan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kajari saat ini, karena sedang berada di Jayapura ikut rangkaian acara Sertijab.

” Atas nama Kajari, kami sangat menyambut baik kedatangan para pemuda dan mahasiswa dalam melakukan aksi demo damai yang mendukung Kejaksaan dalam pengukapan kasus dugaan Tipikor, untuk itu, secara pribadi dan institusi mengucapkan terima kasih. Dan perlu saya sampaikan bahwa pergantian jabatan Kajari adalah sebagai kebutuhan suatu organisasi bukan terjadi kongkalikong. Dan pergantian pimpinan Kajari tidak menghambat atau menghilangkan perkara yang sudah ditangani, tetap akan dilanjutkan perkara oleh pimpinan yang baru, “tutur Kasipidsus Khusnul Fuad dihadapan masa aksi.

Setelah itu, masa aksi membubarkan diri dengan aman dan tertib dikawal atau dipantau oleh aparat kepolisian Resort Kota Sorong. (***)

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *