Walikota Sorong : DOB Papua Barat Daya itu Ada SK Gubernur dan Kepengurusannya Dibiayai oleh APBD

sorong raya
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong,Honaipapua.com, -Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Papua Barat, dikatakan bahwa semua biaya yang timbul akibat kepengurusan percepatan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini dibebankan kepada APBD tingkat satu atau daerah bawahan calon pemekaran provinsi Papua Barat Daya.

” Selama dua tahun memang ada daerah laib yang mengalokasikan dana tersebut, tapi saya tidak mau, saya tidak terima dana itu, jadi yang sampaikan itu, entah siapa, dia keliru, tidak tau aturan, ngomong sesuatu sebagai pejabat itu, ngomong sesuatu itu punya bukti, kalau minta pertanggungjawaban itu harus ditunjukan, tapi kalau tidak ada, bagaimana kita asal ngomong, tidak boleh, sangat memalukan kalau ada pejabat yang ngomong sebab tanpa ada dasar, kepengurusan Papua Barat Daya ini sudah 12 tahun, “tandas Walikota Sorong Lambertus Jitmau kepada sejumlah insan Pers di aula Samusiret kantor Walikota Sorong, usai memimpin rapat bersama Muspida Plus terkait Virus Corona, Kamis (9/4/2020).

Dikatakan Walikota, coba cek ke Gubernur, kemudian 5 Bupati di Sorong Raya ini, mereka ada anggarkan tidak untuk kepengurusan Provinsi Papua Barat Daya, kalau toh ada, saya tidak terima dana itu, biarkan mereka pakai untuk kepentingan mereka lah. Kota Sorong, tahun ini kita tidak anggarkan itu.

” Tapi toh, kita ngomong sesuatu itu, apa ada kaitannya dengan Virus Corona, berarti ada interes pribadi, yang ngomong dua atau tiga orang itu satu kampung saja itu, berarti ada apa itu, iya kan, ah stoplah ngomong. Yang saya lakukan ini adalah untuk masyarakat Kota Sorong dan saya sudah cairkan dana Dua Milliar lebih untuk tim Satgas Covid-19 bekerja atau mengantisipasi penyebaran hal-hal yang menyangkit Virus Corona ini, “beber Walikota.

Ia menambahkan, sekarang saya sudah siapkan Beras 28 ribu atau 580 karung, yang masing-masing karung isinya 5 kg, dan kalau toh kurang, DPR-DPR yang dipilih oleh rakyat, bicara banyak, tetapi belum berbuat kepada rakyat, mereka juga harus siapkan Sembako dan bagikan kepada masyarakat, jangan asal bicara bagus, tapi kenyataan tidak bagus. “jadi stop, bertanya pada diri sendiri, saya ini dipilih oleh rakyat Papua Barat, jadi apa yang harus saya perbuat untuk Papua Barat, “tambah Lambert Jitmau lagi akhiri statemennya ketika ditanya awak media. (pic)

1 thought on “Walikota Sorong : DOB Papua Barat Daya itu Ada SK Gubernur dan Kepengurusannya Dibiayai oleh APBD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *