Puluhan Masa Menuntut Penyelesaian Pembangunan PLTMH Kohoin di Sorong Selatan

sorong raya
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorsel,Honaipapua.com, -Pada 15 Januari 2020, pukul 10.00 s.d. 12.20 WIT, di Jembatan Simatri dan Kantor Bupati Sorong Selatan, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, telah berlangsung Aksi Unjuk Rasa menuntut penyelesaian pembangunan PLTMH Kohoin yang dipimpin oleh Nosmensen Bleskadit (Korlap), Spenyer Naa (Ketua GAMKI Sorong Selatan), Agustinus Semunya (Ketua PMKRI Sorong Selatan) dan diikuti sekitar 30 orang massa aksi.

Pada Pukul 11.20 WIT Massa aksi tiba di Kantor Bupati Sorong Selatan dan diterima oleh Asisten I Pemda Sorong Selatan, Yosep Bless.

Pada Pukul 11.30.WIT, penyampaian oleh Nomensen Bleskadit Korlap, agar massa aksi tidak keluar konteks dalam melaksanakan aksi dan terfokus pada permintaan Penyelesaian Pembangunan PLTMH Kohoin di Kabupaten Sorong Selatan.

Masyarakat Kabpaten Sorong Selatan mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk minindaklanjuti permasalahan pembangunan PLMTH Kohoin yang mangkrak, agar permasalahan ini segera untuk diselesaikan karena banyak merugikan masyarakat Sorong Selatan. Diharapkan pergerakan massa aksi sesuai dengan arahan koordinator dan tidak ada gerakan-gerakan tambahan.

Pukul 11.40 WIT, pembacaan pernyataan sikap masyarakat terhadap penyelesaian pembangunan PLTMH Kohoin oleh Spenyer Naa, Ketua GAMKI Sorong Selatan, bahwa PLTMH sangat dibutuhkan di daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan tenaga listrik di mana daerah tersebut jauh atau susah untuk mendapatkan minyak sehingga PLTMH adalah solusi terakhir untuk mendapatkan tenaga listrik. Kabupaten Sorong Selatan merupakan salah satu kabupaten di ujung timur Indonesia yang terkenal dengan sumber airnya yang melimpah bahkan disebut sebagai “Kabupaten 1001 Sungai”.

Pemerintah pusat dalam hal ini oleh Kementerian ESDM di Tahun 2013 untuk pembagunan PLTMH di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu di Sungai Kohoin sehingga membantu pemerintah kabupaten dan masyarakat yang hidup di Kabupaten Sorong Selatan untuk mudah mendapat listrik dengan mengunakan PLTMH.

Namun dari tahun 2013 hingga kini, belum di selesaikan pekerjaan pembagunan proyek tersebut dan proyek tersebut juga banyak mendapat pertanyaan besar dari masyarakat terkait penyelesaian pembangunan PLTMH di Sungai Kohoin dan higgga kini belum ada kejelasan dari pimpinan proyek PLTMH dan pemerintah terkait penyelesaian pembangunan PLTMH.

Dampak buruk dari pembangunan PLTMH di Kabupaten Sorong Selatan, yaitu, terjadi pencemaran aliran sungai. Banyak sungai – sungai yang sudah kering di sepanjang Sungai Kohoin. Seluruh warga masyarakat Sorong Selatan datang dan menyuarakan aspirasi tersebut dengan harapan besar bisa mendapat kejelasan dari pemerintah terkait realisasi pembangunan PLTMH di Sungai Kohoin.

Adapun tunutan aksi adalah meminta Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk segera konfirmasi ke Kementrian ESDM terkait realisasi pembangunan PLTMH di Kabupaten Sorong Selatan. Meminta Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan agar mengkonfirmasi Kejati Provinsi Papua agar mengkroscek penangungjawab proyek PLTMH di Kabupaten Sorong Selatan. Meminta Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengkroscek jikalau proyek ini angarannya sudah dipakai habis maka kami minta bongkar pembangunan PLTMH di Kabupaten Sorong Selatan.

Dan pada Pukul 12.05 WIT Penyerahan Dokumen Pernyataan Sikap Masyarakat terhadap Pembangunan PLTMH kohoin Oleh Spenyer Naa, Ketua GAMKI Sorong Selatan.

PLTMH Kohoin merupakan proyek Pemerintah Pusat yang mangkrak sejak 2014. Pembangunan fisik proyek tersebut baru dikerjakan 40 persen per 2014 hingga saat ini, sedangkan anggaran telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp 14,6 Miliar oleh Kementerian ESDM.

Asisten 1 Yosep Bless ketika dikonfirmasi media ini Kamis, (16/1/2020) Via telepon seluler Kabag Humas, menyampaikan bahwa, proyek tersebut bukan dana hibah, dan pemerintah kabupaten Sorong Selatan adalah bertugas menyiapkan tempat dan sebagai penerima manfaat yang mengusulkan dan hanya menyediakan tempat saja, selanjutnya Kementrian ESDM yang menganggarkan dana dan tendernya di pusat kepada Kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut.

” Pak Bupati saat ini sedang dinas berada diluar daerah sehingga sebagai Asisten 1 saya sampaikan Pemda Sorsel tidak bertanggungjawab atas proyek itu, silahkan tanyakan ke Kementrian ESDM yang menganggarkan dan tender proyek tersebut hingga saat ini disampaikan oleh adik-adik mahasiswa proyek Mangkrak, “ujarnya. (pic)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *