PBHKP MoU Dengan Kakanwil Kemenkumham RI Papua Barat, Lapas Sorong dan Bapas Sorong

sorong raya
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong,Honaipapua.com, -Dalam kunjungan ke Sorong, Jumat (06/03/2020). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Anthonius M. Ayorbaba didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Asep Sutandar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Constatinus Kristomo dan Kepala Divisi Administrasi, Jonny P. Simamora.

Nampak Kakanwil Kemenkumham Papua Barat Anthonius Ayorbaba sedang menanda tangani MoU bersama ketua LBH PBHKP Loury da Costa.

Selain melakukan Rapat Evaluasi Kunjungan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM RI dalam Optimalisasi dan Percepatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sorong, tetapi juga penandatanganan MoU dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang bekerja diwilayah Sorong untuk membantu melakukan pembinaan dan membantu Klien dalam Pendampingan tetapi juga dalam proses Litigasi di Lapas.

Kegiatan yang di laksanakan di ruang Lapas Kelas II Sorong itu, selain di hadiri Oleh LBH PBHKP ada juga dari OBH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kamasan Sorong dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sorong.

Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian Sorong adalah OBH yang telah terakreditasi bersama OBH lain, melaksanakan penanda tanganan MoU terkait program Bantuan Hukum untuk memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan UU16/2011 yaitu lembaga bantuan hukum yang lulus verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang biasa disebut Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Ketua LBH PBHKP Loury da Costa, SH dalam menandatangani MoU menyambut baik kerja sama ini, kerja sama yang baik dengan Kemenkumham, Lapas Sorong dan Bapas Sorong ini bisa terjalin sehingga proses-proses pendampingan Litigasi baik untuk warga binaan dan Nonlitigasi di luar pengadilan dapat berjalan dengan baik tetapi juga dapat mendapat wawasan akan pengetahuan tentang hukum bagi masyarakat kurang mampu. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *