LBH PBHKP dan Masyarakat Adat Apresiasi Bupati Cabut Izin Perusahan Kelapa Sawit

sorong raya
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong,Honaipapua.com, -Apresiasi Terhadap Kebiiakan Bupati Sorong, Ihoni Kamuru, terkait pencabutan izin-izin Perusahaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Mega Mustika Plantation di Distrik Klaso dan Distrik Morald, Kabupaten Sorong.
Pada Jumat, 14 Agustus 2020. bertempat dI Kampung Della, Distrik Selemkai, Kabupaten Sorong. Bupati Sorong, Dr. ]ohny Kamuru, S.H, M.Si, menyerahkan tiga dokumen pemerintah terkait pencabutan izln-Izln perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Mega Mustika Plantation, yang diserahkan kepada masyarakat adat Moi, yang diterima pimpinan Dewan Adat Klaso, Danci Ulimpa.
Ketiga dokumen tersebut. yakni: (1) Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 521/Kep. 223/Vlll/Tahun 2020, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 221 Tahun 2011 tentang Pemberian lzin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mega Mustika Plantation di Distrik Moraid, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat; (2) Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 521/Kep. 224/Vlll/Tahun 2020, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/16/ Tahun 2013 tentang lzin Lingkungan atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit PT. Mega Mustika Plantation di Distrik Moraid dan Distrik Klaso, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat; (3) Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor 521 /Kep. 225 /Vlll /Tahun 2020, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Nomor 6601 / 127 / Tahun 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Mega Mustika Plantation.
Disebutkan bahwa pencabutan surat keputusan perizinan perusahaan PT. Mega Mustika Plantation (PT. MMP) dengan mempertimbangkan kajian tim teknis dan pengabaikan PT. MMP atas ketentuan dan kewajibannya, serta permintaan masyarakat adat Moi dari Klaso, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Klaben dan Yayasan Pusaka.
“Sejak tahun 2012, masyarakat adat Moi dari Kalaben dan sekitarnya memperjuangkan dan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemberian izin perusahaan untuk bisnis perkebunan kelapa sawit di tanah dan hutan adat kami. Kami sudah membuat penolakan secara adat dan melakukan aksi-aksi protes, bertemu dengan Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Nasional. Kami khawatir hutan adat hilang dan masyarakat adat kehilangan sumber kehidupannya, menjadi menderita dan miskin”, jelas Sem Vani Ulimpa, tokoh pemuda Kalaben dan Ketua AMAN Malamoi.
Kajian Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2019), terkait legalitas perizinan PT. MMP dan potensi dampaknya, antara lain: proses dan penetapan kebijakan perizinan mengabaikan hak-hak masyarakat adat setempat, minim partisipasi dan persetujuan masyarakat, adanya perbedaan dalam kepentingan pengelolaan hutan, dan adanya konsentrasi penguasaan tanah kepada group perusahaan Ciptana Group, sebagai Pemilik PT. MMP, yang juga memiliki tiga perusahaan lainnya di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni. Luasnya melebih batas maksimum setiap group perusahaan 20.000 hektar dalam satu provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun I999.
Pemerintah Kabupaten Sorong telah menunjukkan komitmen dan janjinya kepada masyarakat adat Moi, untuk mencabut izin-izin perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. MMP. Masyarakat Adat Moi dan organisasi masyarakat sipil mengapresiasi kebijakan dan langkah Bupati Sorong tersebut.
“Kebijakan ini patut mendapatkan apresiasi, didukung dan diperluas, utamanya dalam kerangka mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, perlindungan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat adat Moi. Kami berharap langkah maju ini dapat diikuti oleh pemimpin daerah lainnya”, ungkap Loury da Costa, Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian Papua.
Bupati Dr. Johny Kamuru, S.H, M.Si, pada saat penyerahan surat keputusan tersebut, menyatakan “Saya serahkan surat keputusan bupati terkait dengan pencabutan izin dari pada kelapa sawit, sehingga hutan ini kembali untuk masyarakat. masyarakat jaga hutan, jaga alam disana, alam juga jaga masyarakat”.
Pernyataan Bupati Sorong senada dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020, tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten Sorong.
“Kami mengharapkan Bupati Sorong segera menerbitkan surat keputusan untuk menetapkan dan mengakui keberadaan dan hak-hak kami atas tanah dan hutan adat di Kalaben, maupun diseluruh wilayah masyarakat hukum adat Moi di Kabupaten Sorong”, kata Sem Vani Ulimpa. (051 U tx AM “I H ”(U MOX
Masyarakat adat Moi di Kalaben, sudah sejak tahun 2018 sudah menyampaikan dokumen sosial, informasi data-data berhubungan dengan subjek dan objek hak atas tanah dan hutan adat. pengelolaan hutan adat, termasuk peta tanah dan hutan adat, untuk ditetapkan dan diakui menjadi hak masyarakat adat, sebagaimana Perda 10 Tahun 2017 dan Perbup 6 Tahun 2020. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *