Keberatan Surat Kuasa Tergugat, Majelis Hakim Tunda Sidang ‘Pembantaian’ Buaya

sorong raya
Bagikan berita ini
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares

SORONG, Honaipapua.com,- Sidang gugatan perdata kasus pembantaian ratusan Buaya dengan nomor gugatan 71/PDTG/2018 PN Sorong, antara penggugat Soleman Suu dan kawan-kawan dengan tergugat 1 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat di Pengadilan Negeri (PN) Sorong kembali ditunda.

“Memang tadi ada keberatan dari kuasa hukum penggugat menyangkut keabsahan surat kuasa dan itu dipersidangan memang wajar, kemudian majelis hakim memberi waktu kepada tergugat satu untuk merubah keabsahan surat kuasa tersebut,”ujar Hakim PNSorong, Dedy Sahusilawane, S.H, Kamis (30/8).

Kuasa hukum penggugat keberatan lantaran kuasa yang diberikan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada salah seorang staf biro hukum yang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kuasa khusus bukan kuasa substitusi.

Kuasa hukum Penggugat, Marcus Souissa, S.H, mengatakan, dalam hukum acara ada tiga kuasa yang diberikan, yaitu, kuasa khusus, kuasa insidentil dan kuasa substitusi. ”Kalau tergugat memakai surat kuasa khusus, itu tidak berlaku kepada Pegawai Negeri Sipil, jadi, harusnya Kementrian KLH harus berikan kuasa substitusi, karena itu memang boleh ditujukan kepada seorang PNS,” jelas Max.

Menurutnya, surat kuasa khusus tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, karena kuasa tersebut hanya berlaku kepada seorang pengacara.

Sedangkan Kepala Bidang (Kabid) Teknik BBKSDA Papua Barat, Hery Wibowo, mengatakan, sejauh ini surat kuasa khusus dengan rekomendasi kuasa substitusi kepada salah satu staf kementrian biasa dipakai dalam sidah-sidang sebelumnya di pulau Jawa.

“Kita punya dokumentasi, kalau kurat kuasa khusus ini sudah biasa dipakai dalam persidangan hampir di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Terkait keberatan penggugat, kemudian majelis hakim yang diketuai oleh Dinar Pakpahan, mengambil keputusan untuk sidang tersebut ditunda untuk memperbaiki ketidak absahan surat kuasa dari tergugat satu. Sidang kembali dilanjutkan pada tanggal 5 September 2018 mendatang. (Del)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *