Kadis Pendidikan Maybrat Diduga Abaikan Rekomendasi LPSE untuk CV/PT

sorong raya
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MAYBRAT,Honaipapua.com, -Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maybrat diduga tidak mengakomodir hasil rekomendasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang merupakan satuan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa milik pemerintah yang dibentuk KPK.

” Kami merasa heran dan aneh, ada CV/PT tidak melalui proses lelang proyek di LPSE, namun kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Maybrat, diduga meloloskan sejumlah proyek kepada CV/PT yang diduga sponsor Politik dan juga keluargaisme, “ungkap Direktur CV. Pata Jaya, Oktovianus Fawan, kepada media melalui Via Telephone selulernya, Senin (23/09).

Menurut kontraktor Asli Papua itu, menduga ada sejumlah permainan antara kontraktor dan kepala dinas Pendidikan untuk meloloskan sejumlah dokumen CV/PT yang tidak mengikuti proses verifikasi di LPSE.

” Kami patut mempertanyakan kepala Dinas tersebut, mengapa ada CV/PT yang mengikuti proses lelang proyek di LPSE dan dinyatakan lolos serta mendapatkan rekomendasinya, lalu kepala dinas diduga mengabaikannya, ” ungkap Fawan.

” Sangat kaget, dalam selang waktu 3 minggu kemudian, ada utusan Kontraktor dari Dinas Pendidikan dan Olahraga kabupaten Maybrat, terkait Pembangunan 3 unit ruang kelas SD Inpres 111 Kampung Temel, Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat. Semestinya yang berhak mendapatkan pembangunan 3 unit ruang kelas SD Inpres 111 Temel adalah CV. Pata Jaya yang telah lolos verifikasi dan rekomendasi LPSE. Namun hal yang terjadi adalah muncul kontraktor baru yang tidak lolos verifikasi LPSE dan diduga menanggani pembangun tersebut, “ujarnya.

” Kami mendapatkan informasi bahwa CV baru, yang diduga sponsor politik dan juga keluarganya pak Kadispora Maybrat datang dan memeriksa lokasi pembangunan SD tersebut dan mereka mengklaim bahwa Proyek Pembangunan 3 ruang kelas SD Inpres 111 Temel dengan sumber dari APBD Provinsi Papua Barat Tahun 2019, bukan dari APBD Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2019,” ujarnya.

Dia merasa ada kejangalan dalan proses tersebut bahwa pembangunan SD Inpres 111 Temel, dibangun dengan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat apakah bisa masuk logika 1 pekerjaan 3 unit ruang kelas di lokasi yang sama dan sumber APBD Provinsi dan APBD kabupaten dalam tahun anggaran yang sama.

” Bisakah dianggarkan dengan APBD Provinsi, maka menurut pengamatan atau penilaian saya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan terindikasi dalam kejanggalan penggunaan anggaran negara atau terindikasi lainnya dibalik itu. Untuk itu, saya mohon kepada Bupati Maybrat agar memanggil kepala dinas yang bersangkutan untuk diberi teguran atau bila perlu di evaluasi jabatan yang bersangkutan, karena diduga, melakukan kriminal terhadap penggunaan APBD dan ujung-ujungnya yang bisa mengakibatkan konsekuensi hukum,” ungkapnya.

Fawan berharap, kepada pihak berwajib dengan wewenangnya untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara seperti KPK, BPK dan Tipikor dan lembaga penegak hukum lainnya.

” Kami berharap agar pihak penegak hukum segera memeriksa atau mengaudit penggunaan anggaran di dinas yang bersangkutan dengan teliti, sesuai fungsi dan tugas yang diamanatkan oleh negara dalam membela keadilan dan kebenaran, ” tutup Oktovianus Fawan. (ones)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *