Ini Tanggapan PA GMNI Terhadap Statemen Walikota Terkait Tidak Adil Pemerintah Pusat Mekarkan Papua Tanpa Papua Barat

sorong raya
Bagikan berita ini

SORONG,Honaipapua.com, -Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Papua Barat Yosep Titirlolobi dalam menanggapi Statement Walikota Sorong di beberapa media cetak maupun elektronik yang mengatakan bahwa tidak adil Pemerintah Pusat memekarkan Papua tanpa Papua Barat, Sabtu (14/05/2022)

Hal ini sama, ketika rakyat balik bertanya kepada Walikota Sorong, yang juga dianggap tidak adil ketika Walikota Sorong mengajukan pinjaman atas nama Pemkot ratusan miliar ke salah satu bank di Jayapura tanpa Walikota Sorong memberitahukan kepada masyarakat dan kegunaan pinjaman itu digunakan untuk membangun apa dikota sorong, ujar Yosep.

Seharusnya Walikota Sorong sadar bahwa masyarakat disorong raya tidak Ingin ada lagi pemekaran provinsi di wilayah papua barat, jadi jangan dipaksakan, mengingat wilayah sorong raya dan lebih khususnya kota masi menjadi kota terkotor se-Indonesia.

“Orang di DPR-RI sana sudah tahu, kenapa pemekaran PBD ini tidak jadi, karena seharusnya yang urus pemekaran itu para tokoh adat, tokoh agama, utusan perempuan dan tokoh masyarakat itu baru betul, bukan walikota sorong sendiri yang menjadi Ketua Tim Pemekaran, sehingga nanti dipikir pemekaran ini untuk rakyat atau untuk kepentingan walikota, jadi sangat wajar pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ditolak,” ungkap Yosep.

Dijelaskan oleh Yosep, seharusnya Walikota Sorong juga disisa masa jabatan 3 bulan harus menjelaskan kepada masyarakat kota sorong, tentang pinjaman Pemkot ratusan miliar itu digunakan untuk membangun apa, jangan sembunyi karena itu uang rakyat dan bukan uang walikota.

“Nanti dong bilang urus pemekaran tampil jadi pahlawan di depan datang pemkot mau berhutang walikota sorong sembunyi-sembunyi agar masyarakat tidak tahu.”

Menurut Yosep, dasar hukum UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik sudah menegaskan sebagimana dalam Pasal 28 F UU Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sementara UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jelas Yosep.

Artinya selama kepemimpinan walikota sorong selama 10 tahun ini informasi publik seperti APBD kota sorong, dan pinjaman Pemkot tidak perna diketahui oleh masyarakat kota sorong dan ada ketakutan oleh pemerintah kota sorong bilamana, masyarakat kota sorong mengetahui maka akan ada fungsi kontrol dan pasti ada laporan dugaan-dugaan korupsi sehingga pengawasan itu bisa terkontrol, ungkap Yosep.

“Apalagi Ketua DPRD sendiri Adalah Istri Walikota Sorong dan sudah tentu bisa jadi opini masyarakat akan berkembang selama ini bahwa Dorang utak atik APBD kota sorong semaunya,” tegas Yosep. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *