“Groundbreaking Ceremony” Pengendalian Banjir Digelar, Proses Ganti Rugi Belum Dilakukan

sorong raya
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong,Honaipapua.com, -Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia, John Wempi Wetipo, S.H., M.H. didampingi Gubernur dan Walikota serta Muspida Plus secara resmi menggelar Upacara peletakan batu pertama “Groundbreaking Ceremony” pekerjaan pengendalian banjir sungai Remu Kota Sorong.

Dalam sambutannya John Wempi Wetipo mengajak semua pihak mendukung program pemerintah. ” Pesan Presiden Jokowidodo tidak boleh ada proyek mangkrak dimasa pemerintahannya. Kendala yang dihadapi proyek pengendalian banjir ini yaitu, ganti rugi perumahan dan tanaman tumbuh kedepan Walikota dan Gubernur dan semua pihak dapat menyelesaikan dengan baik bersama masyarakat, “ajak Wamen John Wempi Wetipo.

John Wempi Wetipo yang dilantik Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Oktober 2019, dan sebelumnya pernah menjabat Bupati Jayawijaya dua periode yakni 2008-2013 dan 2013–2018 ini menghimbau sekaligus memberikan motivasi pembangunan kepada semua pihak agar tanggalkan ego, karena ego akan menghambat pembangunan.

Sambutan Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengungkapkan, sebagai putra asli Papua yang dipercayakan untuk menjadi Wakil Menteri sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat patut diberikan apresiasi dalam mengejar ketertinggalan pembangunan, sehingga apa yang diletakan hari ini kelak berguna bagi anak cucu kita kedepannya.

” Mari, kita sama-sama duduk berbicara mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan apa yang disampaikan oleh Wamen PUPR soal ganti rugi itu, sehingga kedepan tidak menjadi suatu permasalahan yang mungkin menghambat pembangunan yang akan dilakukan demi kepentingan masyarakat umum di Kota Sorong yang kerap kali terjadi banjir dikala musim penghujan tiba, “ajak Gubernur Mandacan.

Sambutan Walikota Sorong Drs.Ec Lambert Jitmau, mengatakan, bahwa soal ganti rugi APBD Kota Sorong minim, sehingga dirinya mengharapkan bantuan dari Pemrov untuk membantu menambah kekurangan.

” APBD Kota sangat lemah, makanya saya mohon bantuan bapak Gubernur Papua Barat menganggarkan 50% APBD untuk membantu kami di kota Sorong guna menyelesaikan pembayaran ganti rugi masyarakat, “singkat Walikota Lambert Jitmau.

Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat, Ir.Alexander Leda.ST.MT dalam sambutannya, menuturkan, pihaknya sebagai perpanjang tangan kementrian PUPR hanya menjalankan pekerjaan teknis, sehingga untuk soal ganti rugi anggaran tidak disediakan oleh kementrian. ” Kami inventarisir kurang lebihnya terdapat 107 bangunan rumah masyarakat dan tempat ibadah, sehingga kedepan pemerintah daerah dapat bekerjasama menyelesaikan gantirugi masyarakat, sehingga proses pelaksanaan pembangunan pengendalian banjir dapat terlaksana dengan baik, “harap Kabalai Alex Leda.

Sementara data yang dihimpun media ini, hampir sebagian besar masyarakat belum mendapat pemberitahuan yang pasti soal pergantian gantirugi bangunan rumah yang sudah dihuni puluhan tahun silam serta tanaman tumbuh.

Salah satu warga yang enggan namanya dicantumkan menuturkan bahwa seharusnya jauh-jauh hari sebelum proyek ini ditender atau dilelang, bagian perencanaan dari Balai Wilayah Sungai Papua Barat melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah kota dan provinsi terkait proyek ratusan Milliar yang akan diusulkan ke pemerintah pusat sebelum di sah kan tender sebagai suatu paket program pembangunan, sebab setelah paket proyek dilelang dan diumumkan 3 pemenang perusahaan yang terbagi di tiga titik, pembebasan lahan atau ganti rugi perumahan atau pemukiman warga belum diselesaikan. Sebaliknya kalau pihak Balai Wilayah Sungai jauh-jauh hari sudah sinkron berkoordinasi bersama pemerintah daerah setempat untuk mengalokasikan dana ganti rugi, otomatis tidak terjadi kendala proses pelaksanaan pembangunan pengendalian banjir. Mana ada warga yang mau rumah bangunannya dibongkar atau dipindahkan kalau belum disediakan uang ganti rugi, dan kalau ditampung sementara karena dikejar waktu pelaksanaan hari pekerjaan proyek pun juga, warga enggan menerima tawaran tersebut, “terkesannya bagian perencanaan Balai Wilayah Sungai kebut anggaran Ratusan Milliar, tetapi tidak memikirkan ganti rugi masyarakat yang akan di relokasi, “ujarnya.

” Kami pernah disuruh kumpul disalah satu rumah anggota DPRD Kota Sorong untuk di data sekaligus mendengarkan sosialisasi terkait proses pembangunan pengendalian kali Remu ini, akan tetapi pertemuan tersebut belum tuntas hingga hari ini dilakukan peletakan batu pertama dimulainya pekerjaan kali Remu. Untuk itu, kedepan dengan waktu yang tidak terlalu lama, kami warga berharap pemerintah daerah segera merealisasikan pembayaran ganti rugi yang menguntungkan warga demi terlaksananya pembangunan, “harapnya. (***)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *