Filep Y.S Mayor, SE, M.Si: Tata Cara Pengangkatan DPRK Jelas, Jangan Lakukan Pertemuan Yang Cacat Hukum

sorong raya
Bagikan berita ini

Waisai,Honaipapua.com, -Pembentukan DPRK atas Revisi UU otonomi khusus di Papua segera dilaksanakan, bahkan di Raja Ampat sudah terlihat beberapa suku mengadakan rapat-rapat internal terkait penunjukan keterwakilannya.

Bahkan Senin kemarin DPRD Raja Ampat telah melakukan hearing bersama tokoh-tokoh adat bersama Kesbangpol Raja Ampat membahas kesiapannya dalam melakukan pemetaan suku dan sub suku yang ada di Raja Ampat.

Terkait dengan hal itu Filep Y.S Mayor, SE,M.Si salah satu masyarakat adat dari suku Wardo angkat bicara. Kepada media ini, Selasa 22 Maret 2022 beliau mengatakan pembentukan DPRK  kabupaten/Kota. Khususnya di Raja Ampat sesuai dengan surat dari Gubernur mengenai daerah pengangkatan dan penetapan kuota kursi untuk setiap suku dan sub suku sesuai dengan persebaran. Ujarnya

Nah, kata Filep, kemarin ada pertemuan di DPRD Raja Ampat kemudian dalam prakteknya ini rupanya melenceng, karena dalam aturan, surat Gubernur sudah jelas bahwa hanya pemetaan Kuota kursi dan daerah pengangkatan adat, suku atau sub suku. Dan itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 sebagai turunan dari perubahan UU otonomi khusus.

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan khusus suku Wardo, sudah ada nama-nama yang dimunculkan sebagai calon padahal ini tahapannya masih jauh dalam proses pemetaan daerah pengangkatan dengan penetapan kuota kursi nantinya di Propinsi, Gubernur mengeluarkan Perdasi untuk menetapkan daerah penetapan dan kuota kursi, barulah penunjukan Timsel melakukan tahapan proses,” tandasnya.

Tahapan ini yang nantinya melegitimasi proses tersebut sampai dengan anggota DPRK itu dilantik, tetapi kalau caranya seperti begini wah parah karena ini bukan persoalan kecil, karena menduduki kursi dewan yang terhormat, ada prosesnya dengan tahapan-tahapannya mulai dari peraturan dari propinsi yang dikeluarkan oleh Gubernur terkait tata cara pengangkatan.

Dikatakan ada tata caranya, mulai dari pendaftaran calon, kemudian persyaratannya seperti apa, nah nanti disitulah dari lima suku besar di Raja Ampat merekomendasikan orang untuk mengikuti tahapan seleksi. Dari seleksi administrasi, tertulis dan wawancara hingga berlanjut sampai dengan fit and propertes bakal calon untuk duduk di kursi dewan yang terhormat. Ujarnya

Oleh sebab itu, jangan sampai ada anggapan dari orang lain, yang menyatakan bahwa ” masa tuan-tuan besar di Raja Ampat sudah cerdas-cerdas tapi kok melakukan sesuatu masih berlawanan dengan aturan. Nah ini yang harus diluruskan. Pungkasnya

Kemudian forum dari suku Wardi yang sekarang ini sedang dilakukan bukan forum yang langsung menentukan orang masuk dalam kursi DPRK melainkan untuk menentukan masing-masing dari 5 suku dan sub suku besar di Raja Ampat untuk masuk dalam kuota tersebut. Itu harus dipahami.

” Masing-masing punya kuota yang telah ditentukan, dan sesuai informasi masing-masing suku mempunyai jatah 1 kursi. Jadi jangan melakukan pertemuan-pertemuan yang hanya meguras tenaga” tandasnya

Dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 menyebutkan 3 kali kuota itu artinya masing-masing suku mempunyai jatah mencalonkan 3 orang untuk mengikuti tahapan yang dilakukan oleh pansel yang ditunjuk oleh Gubernur

“Jadi ini merupakan ranah kepala daerah untuk pemetaan dan kuota kursi. Kalau di Dewan sudah putuskan maka sesuai mekanisme maka Bupati akan mengusulkan kepada Gubernur, dan disitulah Gubernur akan pakai sebagai dasar untuk menentukan. Ohh, Raja Ampat ada lima kursi dengan persebaran seperti ini” Tandasnya sembari menambahkan kami tidak mendahului gubernur tetapi yang kami bicara sesuai dengan mekanisme yang akan dipakai.

Disinggung mengenai pertemuan internal dari salah satu suku, Fhilip dengan tegas mengatakan pertemuan tersebut cacat hukum.

” Saya dengan tegas menyampaikan bahwa pertemuan yang dilakukan oleh ketua dan sekretaris suku Wardo cacat hukum karena itu tidak prosedural karena berlawan dengan aturan” tegas Filep Mayor yang merupakan mantan ketua Pokja adat MRP Papua Barat

Mau pakai cara apapun dan sampaikan ke Gubernur pasti ditolak karena tidak sesuai mekanisme yang benar, karena mekanisme yang benar, yaitu, Gubenur akan mengeluarkan peraturan daerah propinsi( Perdasi) guna mengatur tata cara rekruitmen anggota DPRK Kabupaten/Kota.

Oleh sebab itu, kami harapkan untuk hentikan saja, pertemuan tersebut karena pastinya sampai di Gubernur pasti ditolak nama-nama tersebut, bahkan saya yakin dtingkat Kabupaten pun tidak akan diteruskan ke atas, karena surat gubernur jelas yaitu melakukan pemetaan wilayah adat berdasarkan suku dan sub suku kemudian menentukan jumlah kuota kursi. Selebihnya tidak ada.

Kami juga memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah memanggil tokoh adat, Kesbangpol dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan membicarakan pemetaan suku dan sub suku. Menurut kami itu sudah benar karena sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PP nomor 106 tahun 2021.

Cuma ada ancang-ancang dimasing-masing suku. Terlebih khusus suku Wardo sudah menentukan nama kasih naik, ini kan tidak ada dalam aturan.

” Kami minta suku Wardo untuk proporsonial, dalam artian suku Wardo ini persebaranya bukan hanya di tanah besar, melainkan tersebar di kepulauan ayau dan dibeberapa tempat lainya. Oleh sebab itu, jangan berat sebelah lah, “Tuturnya sembari menambahkan saya berbicara atas nama suku Wardo tidak bicara suku-suku lain. (Cak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.