DAP :Presiden Jokowi Didesak Cabut Izin Industri Miras, Karena membahayakan Masa Depan Orang Papua

sorong raya
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Manokwari,Honaipapua.com, -Pemberian izin dan atau Pelonggaran Izin Industri Miras sangat membahayakan Masa Depan Orang Papua dan atau Masyarakat Adat Papua diatas Negerinya Sendiri.

Kepada media ini melalui telepon selulernya, Ketua DAP WIlayah III Doberay Papua Barat, Mananwir Paul Finsen Mayor,S.IP, mengatakan, atasnama masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay yang meliputi 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dengan Tegas menolak keras pelonggaran izin investasi industri minuman keras (miras) seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021.

Menurut pandangan masyarakat adat Papua di wilayah Doberay Papua Barat, bahwa berkembangnya industri miras di Indonesia hingga ke kabupaten/ kota di Tanah Papua ( Provinsi Papua dan Papua Barat ), baik industri kecil maupun besar menjadi ancaman bagi Masa Depan Masyarakat Adat Papua terutama Generasi Penerus Masa Depan Masyarakat Adat Papua.

” Ini sebenarnya ada apa, sampai saudara Presiden Joko Widodo menyetujui Izin ini diterbitkan? Masyarakat Adat Papua memang butuh investasi, tapi Bukan Investasi yang membahayakan masa depan Masyrakat Adat Papua, “tanya ketua DAP Mananwir Paul Mayor.

Kata Mananwir, ada sejumlah fakta yang menyebutkan bahayanya alkohol bagi kehidupan sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat maupun kesehatan Masyarakat Adat Papua. Terlebih Khusus di Tanah Papua menurut Pandangan masyarakat Adat papua Tingkat kriminalitas 95 Persen terjadi karena dibawah pengaruh Alkohol atau Miras.

Selain itu, merujuk data Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang mencatat, lebih dari 3,5 juta kematian pada 2018 akibat minuman beralkohol.

Ini logika yang sangat fatal, memanfaatkan kemudahan investasi dalam UU Cipta Kerja dengan melonggarkan industri miras hingga ke pelosok negeri. Tidak dilonggarkan saja, pemerintah tidak mampu mengontrol peredaran miras. Apalagi jika industrinya diizinkan? kita bisa memprediksikan apa yang terjadi di Tanah Papua Kedepan.

Oleh sebab itu, atasnama masyarakat adat papua mendesak agar saudara Presiden Joko Widodo (Jokowi mencoret kemudahan izin investasi Miras dalam Perpres No. 10/2021 tersebut.

” Kami juga mendesak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencoret Industri Miras dari Daftar Investasi Positif yang dikeluarkannya. Dan meminta Presiden jangan hanya memikirkan faktor ekonomi, namun abaikan dengan keselamatan masa depan masyarakat adat Papua, “terang Mananwir.

” Kami tidak anti investasi tapi jangan hanya memikirkan ekonomi saja dengan mengijinkan investasi yang lebih banyak masalah ketimbang manfaatnya bagi masyarakat Adat Papua, apalagi Kami memiliki Undang-undang Kekhususan, jangan asal memberikan izin tanpa mempertimbangkan hak-hak Dasar Masyarakat Adat Papua seperti yang tertuang dalam UU Otsus Papua, “ucap Mananwir lagi.

Mananwir menambahkan, masyarakat Adat Papua Perlu mengingatkan kembali kepada Legistatif dan eksekutif di Indonesia bahwa, Perpres yang diterbitkan pemerintah itu secara hierarki perundang-undangan berada di bawah undang-undang, termasuk UU Larangan Minuman Beralkohol yang kini masuk dalam daftar 33 RUU Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2021 apalagi kami memiliki Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat itu harus menjadi Pertimbangan Penting Saudara Presiden Joko Widodo untuk mengizinkan Investasi Miras ke Tanah Papua Wajib meminta Pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Adat Papua sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *