Ciderai Pers, LBH Kemas PB Soroti SEMA No.2

sorong raya
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong,Honaipapua.com, -Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan banyak disoroti publik, khususnya berlatar belakang Pers dan Hukum.

Pasalnya, aturan yang memuat larangan merekam dan memfoto tanpa izin ketua pengadilan di persidangan ini tentunya akan mempersempit kinerja wartawan.

Hal ini pun dikritisi Ketua Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Masyarakat & Pers Papua Barat (LBH-Kemas PB), Moh Iqbal Muhiddin S.H.

Mantan jurnalis di Sorong ini menilai SEMA No.2 tahun 2020 sangat bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Pers No.40 tahun 1999. Sebab, akan mencederai jaminan kebebasan bagi rekan-rekan pers.

” Sebelumnya kan MA telah mengeluarkan SEMA No.4 tahun 2012 tentang perekaman persidangan, dan itu pun tidak sejalan dengan SEMA No.2 tahun 2020. Masa aturan yang dikeluarkan bertentangan,”ujar Iqbal di Kantor LBH Kemas PB, kemarin.

SEMA No.2 tahun 2020, sebutnya, juga tak relevan dengan pasal 153 ayat 3 KUHAP. Pasal itu menyebutkan bahwa sebelum membuka persidangan atau memeriksa, terlebih dahulu hakim akan menyampaikan jika sidang terbuka untuk umum, terkecuali perkara asusila, perceraian atau terkait terkait masalah anak.

Ia menilai SEMA No.2 tahun 2020 tidak masuk akal, dan akan menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat terkait jalannya proses persidangan karena tidak transparannya putusan.

” Ini juga terkesan sebuah upaya menghalangi tugas para insan pers. Seharusnya hanya perlu diatur etika dalam persidangan, dan harus menyiapkan sarana prasarana pendukung seperti pengeras suara dan layar besar seperti di Gedung Mahkamah Konstitusi, karena tidak semua Pengadilan Negeri memiliki fasilitas seperti itu, “lugasnya.

Pihaknya yakin SEMA No.2 sulit untuk diterapkan di semua Pengadilan, karena bertentangan dengan UU Pers No.40 tahun 1999, serta aturan hukum di Indonesia yang menganut asas lex superior derogat legi inferior (peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *