Bupati Sorsel Perintah Kepala Kampung Benahi Kampung

sorong raya
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Teminabuan,Honaipapua.com, -Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli,SE meminta kepada kepala kampung persiapan agar membenahi kampung persiapan masing-masing.

Hal ini disampaikanya, saat melakukan tatap muka dengan 36 kepala kampung persiapan Se-Distrik Teminabuan dan sejumlah kepala kampung persiapan lainya bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Sorong Selatan (03/09) guna memberikan arahan terkait berbagai hal yang menyangkut Kampung Persiapan.

Hadir dalam pertemuan ini Asisten 1 Bupati bidang Pemerintahan Yosef Bless,SH,MH, Kepala Bagian Pemerintahan Kampung Robby Tinopi,SH, dan Kepala Distrik Teminabuan Frans Salmon Thesia,SE, serta 36 kepala kampung persiapan di wilayah distrik Teminabuan serta sejumlah kepala kampung persiapan lainya.

Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggilui,SE dalam arahanya, menjelaskan bahwa, para kepala kampung Persiapan yang telah dilantik, hendaknya dapat menjalankan tugas dengan baik.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang honor bagi para kepala kampung persiapan. “ Saya telah mendengar secara langsung aspirasi dari perwakilan kepala kampung persiapan, tentang honor kepala kampung, namun kita akan melihat hal ini bersama. Kita akan melihat aturan lainya, yang bisa dan tidak menyalahi aturan jika memungkinkan akan kami laksanakan, namun jika tidak bisa , tentunya harus kita taati bersama karena, jika kita menyalahi aturan tentunya kita semua akan dapat masalah, ”ungkapnya.

“ Saat ini bapak-ibu harus melaksanakan tugas, tanpa menunggu dan mengharapkan honorarium bagi kepala kampung persiapan, dan aparatnya dan kita harus tetap semangat dalam melaksanakan tugas ita masing masing.,” tambahnya.

Untuk itu, setelah dilantik beberapa waktu lalu, saya harapkan semangat yang ada untuk terus mempersiapkan kampung persiapan masing-masing dengan baik, karena jika sampai lebih dari 3 tahun akan dilakukan penghapusan bagi kampung yang belum memenuhi syarat.

Oleh karena itu, mari kita bersama mulai membenahi kampung persiapan masing-masing, berdasarkan luas wilayah,jumlah penduduk,jumlah angka kemiskinan dan indeks kesulitan yang ada di wilayah tersebut,”jelasnya.

” Bupati meminta agar kepala kampung persiapan setiap semester dapat menyampaikan laporan perkembangan dan laporan kemajuan desa persiapan dan saat ini segera mempersiapkan laporan semester ke dua tahun 2019,”pintanya.

Sementara itu, kepala Distrik Teminabuan Frans Salmon Thesia,SE dalam arahanya menjelaskan bahwa, kampung induk wajib menyerahkan dana 30 % bagi kampung persiapan dari dana kampung defenitif, untuk membantu mempersiapkan sarana prasana dan bagi kampung persiapan, agar secepatnya dapat memperoleh nomor register kode desa dari kementerian.

Robby Tinopi,SH selaku Kabag Pemerintahan Kampung dalam arahanya menjelaskan, dasar hukum terdapat pada peraturan menteri dalam negeri no 1 tahun 2017 pasal 24 ayat 5 tentang Operasional desa persiapan diambil dari total APB Kampung desa induk paling tinggi 30%, artinya tidak boleh lebih dan bisa dibawah 30 % ditentukan dalam musyawarah kampung antara desa induk dan desa persiapan yang mana desa persiapan wajib membuat Muskam desa persiapan dan menyampaikanya dalam Muskam desa induk dan dipertimbangkan dan diputuskan bersama sesuai dengan jumlah pemekaran kampung yang ada dimasing masing kampung induk dan persiapan.

Sejak menerima Surat Keputusan TMT 1 Januari 2019 hingga 1 Juli 2019 kepala kampung persiapan wajib membuat laporan perkembangan dan laporan kemajuan desa persiapan wajib disampaikan kepada desa induk dan kepada Bupati melalui kepala distrik sesuai Permendagri No 1 tahun 2017 Pasal 25 ayat 2

Robby Tinopy, SH juga mengharapkan agar memperhatikan batas wilayah, jumlah penduduk, pengangkatan aparatur kampung, akses antara kampung yang satu kekampung lainnya, sarana prasarana, dan untuk mempercepatnya diharapkan partisipasi dan swadaya dari warga kampung.

Jika telah memenuhi syarat suatu kampung pihaknya akan membuat suatu Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang pembentukan desa defenitif dan setelah itu antara Eksekutif dan Legislatif bersama menetapkan dan seterusnya di lanjutkan untuk dikaji kembali oleh Gubernur pada Biro Hukum dan Biro Pemerintahan.

Setelah terdata dan memiliki nomor registrasi diprovinsi kemudian dikembalikan kekabupaten untuk sidang penetapan menjadi peraturan daerah (Perda).

Selanjutnya, diusulkan kepada kementerian dalam negeri pada Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk seterusnya, turun ke kampung tersebut, melakukan kajian sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya mengusulkan Kode Desa dimaksud untuk dimuat dalam Lembaran Negara. (Engelberto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *