Bupati Sorong Selatan Minta MP TPTGR Segera Tuntaskan Penyelesaian Masalah

sorong raya
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Teminabuan,Honaipapua.com, -Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli,SE,MTr.AP melantik Majelis dan Sekretariat Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2021.

Prosesi pelantikan digelar di Aula Hotel Mratuwa Sesna Teminabuan 31 Agustus 2021kemarin berlangsung sukses dan lancar.

Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli,SE,MTrAP dalam sambutanya menjelaskan, pelantikan Anggota Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sesuai dengan amanat pemerintah melalui peraturan pemerintah tentang tata cara tuntutan ganti rugi kerugian Negara atau daerah

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) merupakan salah satu lembaga pemerintah daerah untuk membantu kepala daerah mempercepat penyelesaian menindak lanjuti temuan temuan aparat pengawas DPRD, BPK,BPKP,dan Inspektorat melalui penyelesaian Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) terhadap bendahara,pengurus penyimpanan barang ,Pegawai bukan bendahara,atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan merugikan keuangan dan barang daerah.

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dibantu oleh dan didukung oleh para sekretaris TP TGR untuk itu dimintakan kepada anggota majelis dan para sekretaris TPTGR agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penyelesaian temuan temuan kerugian keuangan dan barang daerah yang belum diselesaikan pemerintah kabupaten Sorong Selatan

“Hari ini Bapak Ibu anggota dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) telah dilantik sebagai Majelis dalam rangka untuk penyelesaian tuntutan ganti rugi daerah sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam peraturan pemerintah No 133 Tahun 2018 tentang penyelesaian tuntutan ganti rugi daerah untuk menindaklanjuti temuan temuan BPK,”ungkap Bupati

Untuk itu segera setelah dilantik melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya untuk bagaimana menyelesaikan ganti rugi negara atau daerah,kita mengedepankan ini dari pada kita melakukan hukuman yang lebih bagi para bendahara atau ASN ataupun rekanan pemerintah daerah.yang bermasalah.

“Saya meminta agar segera setelah dilantik untuk mengambil tindakan tindakan tentang temuan temuan dari BPK maupun BPKP yang lalu dari tahun 2015- hingga 2020 dan sampai saat ini belum ditindak lanjuti,”pinta Bupati.

Jika proses ganti rugi dari tahun 2015- hingga 2020 belum dikembalikan maka segera dilaporkan kepada Bupati Sorong Selatan dan selanjutnya menyerahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat diproses lebih lanjut. (**)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *