Biro Hukum Papua Barat Gelar Bimtek Paralegal Bagi Tokoh Agama di Sorong

sorong raya
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong,Honaipapua.com, -Sebagai wujud kepesertaan masyarakat, tokoh agama didalam pembangunan hukum terutama di Papua Barat, maka salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah bina teknis untuk para legal.

Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat, Dr.Robeth K.R Hammar.SH,M.Hum,MM usai memberikan sambutan, disalah satu Hotel di Kota Sorong kepada awak media mengatakan, Para legal ini adalah susunan UUD No.16 pada tahun 2016, mereka itu orang-orang kerja yang seharusnya outputnya derajat yang bukan pengacara, bukan advokat, tapi dia juga memiliki tugas-tugas untuk membantu pengacara dengan berbagai kasus-kasus yang ada dihadapi.

Dikatakan Kabiro Hukum bahwa Karena Kita berpikir utama untuk para tokoh-tokoh, memang kita akan lakukan tentang tokoh-tokoh Agama atau kumpulan-kumpulan yang lain. Yang paling utama ialah tokoh Agama dulu, karena kita sudah lakukan ini ditahun 2019 itu campuran antara tokoh² agama dgn ketua-ketua kampung hingga 500an orang dan itu didapati inovasi terbaru yang kemudian dibuka pos-pos bantuan itu oleh Kementerian Hukum dan HAM yang kita kerjasama.

Lanjut Robeth Hammar, kegiatan Bimtek ini dari Hukum dan HAM mereka teknisnya, kami pendanaannya, kami sama-sama tahun 2021 ini kita lakukan di Sorong, supaya kalau terjadi persoalan hukam dilingkungan perumahan atau lingkungan tokoh pengajian, itu kan paling tidak kami sdh selidiki tujuan, sehingga bukan berarti mereka menyontekkan, tidak. Kalau seperti ini jalurnya yang mana, itu siapa yang perlu dihubungi cepat, apakah hubungi Hansip kah? Atau menghubungi Polisi atau siapa? Itu yang penting, supaya cepat penyelesaian sebuah kasus, artinya jangan sampai meluas, nanti dampaknya malah masyarakat dilingkungan tidak terasa nyaman.

Jadi yang dimaksud sebenarnya itu seperti kegiatan Bimtek ini, tambah Kabiro Hukum bahwa setelah itu para tokoh, mereka bisa bahas-bahas soal hukum kalau sudah punya pengetahuan, misalnya ada jemaat atau umat disitu yang dia bukan Sarjana, yang bukan Pengacara, tapi dia bisa membantu. Kedepannya usahanya juga bisa mendapatkan semacam bantuan dari bantuan hukum, tapi tidak berarti kita hitung sama dengan orang membayar pengacara, sama sekali tidak, itu sama saja krisis keuangan negara, karena di Provinsi Papua Barat kan ada.

” Tahun ini juga kita sedang membuat perda perdasi, perbasi papua tentang bantuan hukum untuk orang miskin, itu akan buat semuanya. Keputusan KUHP, jadi itu juga bagian dari itu, kedepan kalau ada masalah itu berarti masyarakat sudah bisa, dan ada masalah pendampingan-pendampingan itu sudah bisa, didampingi oleh pemerintah. Kita menyidik biar tidak terjadi kasusnya melebar, “tambahnya lagi.

Dari pantauan media ini Paralegal yang turut diundang bekerjasama dari PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM KEADILAN DAN PERDAMAIAN (PBHKP) SORONG. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *