Agustinus Wafom : ” Kontraktor OAP Terkesan Dipersulit Pembayaran “

sorong raya
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong, Honaipapua.com,- Agustinus Wafom, salah satu kontraktor kecil asal Papua terkesan dipersulit untuk menerima pembayaran hasil pekerjaan yang telah dikerjakan selesai.

Usai melakukan aksi di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong, dan mengikuti pertemuan singkat diruang Tipikor Mako Polres Sorong Kota, Selasa, (21/5), Agustinus Wafom saat dimintai tanggapannya kepada awak media menyampaikan, pekerjaan proyek kecil yang dikerjakan olehnya ini, sejak pertengahan tahun 2018 lalu, hingga selesai pengerjaannya akhir Desember 2018, dengan memakai modal kerja sendiri tanpa menunggu pencairan tagihan 30 persen, seperti lazimnya sesuai aturan yang berlaku.

” Rumah dan mobil saya digadai di Bank untuk dipakai sebagai modal awal untuk mengerjakan proyek Talud yang berada di Puncak Rafidin kelurahan Klabala dan kompleks gunung Jufri kilometer 10 masuk. Sambil menunggu pencairan tahap pertama dan kedua hingga awal Desember 2018, baru kami terima. Saat ini kami menanggih pencairan sisanya 100 persen, tetapi terkesan kami dipersulit. Dan memang pada awal kami ikut tender lelang paket proyek ini, ada oknum kontraktor yang katakan kepada kami bahwa lebih baik mundur, tidak usah ikut lelang, dari pada paksakan, nanti tagihan kami dipersulit, kata ini, kami ingat dan kami rasakan saat ini memang nyata, sehingga aksi yang kami lakukan di kantor PU ini, sebagai tanda keseriusan kami pengusaha asli Papua menuntut keadilan yang memihak kepada orang asli Papua, ” ungkap Agustinus disampingi istrinya ibu Mansawan dan Yulianus Idjie serta para pemborong.

Hasil pertemuan singkat yang dimediasi oleh Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Sorong didalam ruang Tipikor, bahwa kedepannya pihak PU akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan pembayaran sisa pekerjaan paket proyek tersebut.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota Sorong, Sinaga.ST, saat ditemui media di Mako Polres Sorong Kota, menyampaikan, kontraktor ibu Mansawan ini adalah rekanannya, yang mana proses tagihannya terakhir sudah diajukan pada tanggal 28 Desember 2018 lalu, namun karena ada batas waktu pembayaran oleh keuangan, sehingga diajukan kembali awal Januari 2019.

” Kami sudah berkoordinasi dengan Walikota dan bagian keuangan agar diproses, mengingat dana proyek ini bukan bersumber dari APBD Kota Sorong, tetapi Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas bumi, (Migas) sehingga ada mekanismenya lagi, yakni, harus mengetahui DPRD, jadi, kami berharap kepada ibu Mansawan ini agar bersabar, dananya ada, tetapi harus melalui proses administrasi sesuai prosedur aturan sistim yang berlaku, terkait peluncuran dana DBH Migas tersebut, ” jelas kadis PU, Sinaga.ST. (pic)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *