Inilah Jawaban Bupati Atas Catatan dan Rekomendasi Dewan

Serba-serbi
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com Setelah mencermati Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kaimana Tahun Anggaran 2020 oleh Pansus LKPJ DPRD Kaimana, maka DPRD Kaimana memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang nantinya dijadikan bahan pertimbangan oleh kepala daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan di tahun anggaran yang akan datang.

Salah Satu Foto Paripurna DPRD secara Virtual Dalam Rangka Penyampaian Catatan dan Rekomendasi DPRD Kaimana

Catatan dan rekomendasi DPRD Kaimana ini disampaikan oleh Ketua Pansus LKPJ, Sunny Syamsu salah satu anggota fraksi partai Golkar dalam rapat paripurna DPRD Kaimana dalam rangka penyampaian catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kaiman Tahun 2020, yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (4/5).

Menanggapi sejumlah catatan dan rekomendasi dewan tersebut, Bupati Kaimana, Freddy Thie menyampaikan bahwa catatan dan rekomendasi tersebut akan dijadikan sebagai bahan perbaikan kedepannya.

” Terkait beberapa poin temuan yang disampaikan, seperti isi LKPJ yang belum menjelaskan permasalahan dan solusi pelaksanaan program dan kegiatan, juga terkait inkonsistensi penjelasan struktur APBD, ini akan menjadi catatan kami untuk perbaikan laporan ke depan, ” ungkap Freddy Thie dalam sambutannya.

Catatan berikutnya yang juga tidak kalah penting dan akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana kedepan adalah terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Terkait pendapatan daerah, kedepannya, pemerintah daerah akan bersinergi dengan DPRD untuk lebih mengoptimalkan potensi-potensi sumber pendapatan daerah, termasuk pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan, retribusi bahan galian C, serta retribusi pemakaian kekayaan daerah, “ujarnya.

Bupati Freddy juga menanggapi catatan DPRD lainnya, yaitu, terkait realisasi anggaran DAK Non Fisik yang hanya mencapai 60 persen dan realisasi belanja lainnya yang kurang dari 90 persen, menurutnya, hal ini terjadi karena dipengaruhi kondisi pandemi Covid-19 dan protokol kesehatan, sehingga OPD-OPD kurang leluasa dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.

Terkait standar harga barang dan jasa, Bupati Freddy mengatakan bahwa, pihaknya akan menyempurnahkan dalam waktu dekat ini. Mulai tahun 2020, standar harga barang dan jasa ini terbagi menjadi dua dokumen.

Untuk pengadaan barang, namanya dokumen standar satuan harga atau SSH, dan untuk jasa dan kegiatan fisik, namanya dokumen analisa standar belanja atau ASB. Artinya bahwa ini merupakan format baru, yang baru mulai diterapkan ditahun 2020, sehingga dokumennya belum sempurnah sesuai harapan kita.

” Kedepannya, akan kami sempurnakan lagi, dan standar harganya akan dirasionalkan, disesuaikan dengan kondisi rill pasar dan kondisi lapangan saat ini, “lanjutnya.

Terkait perencanaan yang harus matang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, Bupati Freddy menambahkan bahwa, pemerintah daerah akan mengupayakan menyusun dokumen RPJMD dan RESNTRA sebaik mungkin.

” Kami akan berupaya menyusun dokumen RPJMD dan RENSTRA dengan sebaik mungkin, sematang mungkin, serta dokumennya rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga kita memiliki pedoman dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya selama masa kepemimpinan kami sebagai bupati dan wakil bupati Kaimana, “pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *