Anggota Dewan Pertanyakan Program Pemerintah Mimika Belum Dijalankan

Serba-serbi
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Timika,Honaipapua.com,- Ketua Fraksi Partai Hanura, Yohanis Wantik mempertanyakan hingga saat ini program pembangunan Kabupaten Mimika belum juga berjalan.

Sejak di tetapkannya APBD Kabupaten Mimika 2018 pada bulan April Lalu dan telah di cairkan anggarannya, akan tetapi belum ada program atau pelaksanaan proyek pembangunan yang tertuang didala APBD tersebut dilakanakan.

” Pada sidang Paripurna itu, terdapat atau dicantumkan program pembangunan daerah secara fisik dan non fisik, namun sampai saat ini tidak kelihatan, pelaksanaannya, sehingga masyarakat mempertanyakan dan meminta pihak pihak terkait untuk pastikan APBD-nya kemana, karena sampai saat ini pekerjaan fisik dan non fisik di kabupaten Mimika tidak berjalan, “ungkap Yohanis Wantik, saat ditemui Honaipapua.com di kantor DPRD Mimika, Senin (9/7).

Dikatakan Yohanis Wantik, ada apa sebenarnya di sistim birokrasi, sehingga DPRD mempertanyakan itu, kenapa tidak ada kegiatan fisik atau non fisik dari anggran APBD 2018, sebab uang sudah ci cairkan, dan dikemanakan anggran tersebut,” kata Yonahis Anggota DPRD Selaku Ketua Fraksi Hanura.

Dirinya menambakan bawah pada saat Bupati Mimika mengambil cuti dan maju dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika, pekerjaan fisik sudah harus berjalan, namun sampai saat ini belum juga berjalan bahkan hingga Bupati kembali aktif dari cutinya

” Setidaknya anggaran tersebut harus sudah dilaksanakan sejak Juni, namun tidak ada realisainya, dan program pelelangan proyek juga tidak dijalankan. Ini kan aneh, APBD 2018 dikemanakan ini pertanyaan besar,”Jelas Wantik

Lanjut Wantik, dewan akan menekan terus Pemda Mimika terkait APBD yang hingga saat ini belum direalisasi, dengan tujuan agar program pembangunan dapat diketahui penyebab keterlambatan pelaksanaan pembangunan itu ada dimana.

” Saya ingatkan kepada kepala dinas- kepala dinas yang ada bahwa kami tetap memantau Anggaran APBD itu, dan setiap isntansi terkait diminta untuk mempertanggungjawabkan laporannya ke DPRD, “imbuhnya. (tmk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *