LBH Gerimis : Bupati Bintuni Jangan Baper Dikritik Masyarakat, Ini Negara Hukum UU Menjamin Kebebasan Mengemukakan Pendapat

Seni & Budaya
Bagikan berita ini

SORONG,Honaipapua.com, -Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis Papua Barat (LBH Gerimis) Yosep Titirlolobi, SH, mengatakan bahwa Bupati Kabupaten Teluk Bintuni jangan terlalu anti kritik kalau dikritisi oleh masyarakat Kabupaten Bintuni, Kami LBH Gerimis siap bertolak kebintuni untuk membelah masyarakat.

“Kalau sedikit-sedikit ngambek dan ingin ambil langkah hukum berarti jangan jadi pejabat supaya masyarakat tidak kritik itu adalah tindakan yang salah, sebab dari Kami LBH Gerimis siap bertolak kebintuni untuk membelah masyarakat, ” tutur Yosep kepada media ini Rabu (6/4).

Seharusnya Bupati Bintuni sebagai orang nomor satu di Kabupaten Bintuni, panggil mereka masyarakat yang mengkritik untuk duduk bersama dan ajak mereka berdialog agar suara masyarakat bisa didengar, rangkul semua komponen masyarakat demi majunya kabupaten bintuni Kedepan itu baru seorang pemimpin yang berjiwa besar.

” Presiden Jokowi saja pada tanggal 8 Febuari 2021 meminta kepada masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk kabupaten Bintuni, ko masa bupatinya tidak terima kalau dikritik oleh masyarakat ini kan aneh, “Kata Yosep.

Menurut Yosep, Tidak ada satupun pasal dibanyak undangan-undang yang mengatur hukuman bagi orang yang mengkritisi pemerintah, sebaliknya undang-undang melarang kepada masyarakat yang menghina, mencemarkan nama baik, menghasut dan menebarkan kebencian atau menebarkan kebohongan bagi seseorang itu yang dilarang.

Dalam iklim demokrasi, kritikan merupakan hal yang sangat penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan karena kritikan adalah hak masyarakat yang tidak bisa direngut dan dijamin serta lindungi oleh undang-undang.

Selain itu, LBH Gerimis menghimbau kepada masyarakat untuk melengkapi opini atau kritik dengan dukungan data dan fakta. Sehingga segala yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan agar bisa diverifikasi kebenarannya.

“Saya tadi malam di telpon oleh beberapa masyarakat sipil dari kabupaten Teluk Bintuni yang ingin meminta LBH Gerimis  mendampingi mereka, tentu LBH Gerimis sangat siap dan siap mengirim beberapa pengacara terbaik LBH Gerimis untuk mengadvokasi mereka dalam hal ini oknum (PN) di kabupaten bintuni, “beber Yosep.

” Mengenai kuasa hukum Bupati yang mengatakan bahwa Bupati akan melaporkan PN ke Kepolisian, tentu PN juga sebagai warga negara memiliki hak yang dijamin undang-undang bisa melaporkan bupati kabupaten teluk bintuni balik kepolisian, “terang Yosep.

Kasus ini sendiri menurut pengamatan kami, akan mentah dan tidak akan sampai ke ranah hukum Karena cuman kritikan PN yang mempertanyakan keberadaan Bupati Bintuni yang sering berada diluar kota dan PN juga mempertanyakan Keberadaan Kantor Bupati, Keberadaan Rumah Dinas Bupati yang tidak pernah ada, artinya wajar dan sangat logis masyarakat bertanya itu mengingat Bupati Bintuni sudah memimpin Menuju dua periode tetapi yang disebutkan oleh PN sampai sekarang belum ada.

“Ia mengatakan pemerintah dan negara memiliki kewajiban melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak konstitusional Warga Negara Indonesia termasuk PN sebagai warga masyarakat kabupaten teluk bintuni.”terangnya.

Tambah Yosep, tentu apa yang disampaikan oleh PN sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, ” tambah Yosep. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.