Kewenangan Penentuan Kelulusan CPNS 2018, Kembali di Berikan Kepada Daerah

Seni & Budaya
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Setelah sekian lama menunggu ruang dan celah untuk bisa mengintervensi kepentingan anak-anak asli Papua yang ada di Kabupaten Kaimana, terkait dengan hasil kelulusan CPNS 2018, maka saat ini, Bupati Kaimana, Drs. Matias Mairuma sedang melakukan penggodokan hasil test tersebut, khususnya 80 persen untuk putera daerah.

Sebelumnya dari hasil test yang dilaksanakan tahun lalu, untuk 80 persen jatah OAP, hanya mencapai 40 persen. Hal inilah yang membuat, Bupati Mairuma enggan untuk mengumumkan hasil test 2018, karena dari 80 persen untuk OAP tersebut, hanya mampu terpenuhi 40 persen. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Kaimana ketika dikonfirmasi di kantor pemda Kaimana, usai pelaksanaan peringatan detik-detik Proklamasi tahun 2020, yang dilaksanakan di halaman utama Kantor Bupati Kaimana, Senin (17/8).

“Saya adalah orang yang sangat pusat pada saat pertemuan pada hari Jumat sepekan yang lalu dengan Menpan, bersama dengan bupati dan walikota Se-Papua Barat, termasuk dengan pak Gubernur dan pak Wakil Gubernur Papua Barat. Pada saat pertemuan berlangsung, ada juga adik-adik kita yang ikut test dari Manokwari, sekitar 20 an orang, dimana mereka ini dinyatakan tidak lulus pada saat pengumuman beberapa waktu yang lalu. Mereka datang ke Jakarta dan ada dilantai satu Kemenpan RB, sementara kami rapat di lantai 2, dan hasil rapat di relay ke mereka,” ungkapnya.

Lanjut Mairuma, dirinya juga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan uneg-uneg soal hasil test CPNS 2018 untuk Kabupaten Kaimana. “Ketika pak Menpan membuka acara dan pak Gubernur mulai memberikan satu dua hal, dan disambut oleh satu dua bupati dari Papua Barat, saya berupaya untuk mendapatkan giliran untuk mengungkapkan pikiran saya, yang selama ini mengganjal,” ujarnya.

Menurutnya, jika Menpan tetap ngotot dengan mempertahankan sistem CAT termasuk standarisasi kelulusan, maka kuota 80 persen dan 20 persen ini tidak tercapai, terutama di kuota 80 persen untuk anak asli Papua.

“ Karena persoalan sekali, ketika pansel mengacu pada sistem CAT. Karena jujur saja, kalau sistem CAT, maka kita tidak bisa. Manokwari yang adalah ibu kota provinsi dan disana ada beberapa Universitas saja, mereka banyak yang tidak terakomodir, apalagi kita yang tinggal di kota yang tidak ada universitasnya ini.

Bupati Mairuma juga menegaskan bahwa kebijakannya untuk menunda pengumuman serentak dengan beberapa kabupaten lainnya di Papua Barat beberapa waktu yang lalu ini, hanya karena untuk mengakomodir anak asli Papua yang masuk dalam kategori 80 persen.

“ Makanya kalau marah, mmonggo. Tetapi kalau saya ikut mengumumkan kemarin, itu berarti banyak anak asli yang tidak masuk, dan kemungkinan hanya tercapai 40 persen saja. Apakah ini yang kita mau? Apakah ini yang kita inginkan? Saya tahan hasil itu, dan mau sedikit berjuang ke kemenpan. Dan Puji Tuhan, pertemuan kemarin itu yang memberikan sedikit titik terang bagi terakomodirnya anak asli Papua dalam 80 persen tersebut,” ujarnya.

Lanjut Bupati Mairuma, hasil pertemuan dengan Menpan tersebut memutuskan bahwa kewenangan Panselnas ini diberikan kepada PPK.

“Jadi kewenangan itu diberikan kepada PPK, sebagai kewenangan atributif yang diberikan oleh Negara. PPK itu adalah bupati seluruh kabupaten. Jadi kewenangan itu sudah diberikan sedikit kepada saya, dan saya mulai mengutak atik sedikit. Karena yang kita perjuangkan adalah terakomodirnya, anak asli Papua untuk masuk dalam kategori 80 persen ini. Saya berusaha untuk itu. Kemarin saya rapat dengan dewan adat, dan kita berusaha supaya inpres itu kita penuhi, yaitu, 80 persen dan 20 persen. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkan adik-adik kita yang asli Papua ini,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *