Kevakuman Dewan kesenian Kota Sorong, diduga ada penyalahgunaan anggaran dan kewenangan

Seni & Budaya
Bagikan berita ini

Kevakuman Dewan kesenian Kota Sorong, diduga ada penyalahgunaan anggaran dan kewenangan

Oleh Benyamin Boas Warikar, SH, selaku salah satu penggiat kesenian di kota Sorong

Dewan kesenian Kota Sorong yang telah di bentuk dan didirikan kurang lebih dua tahun lalu, sampai saat ini belum menunjukan taringnya dalam bentuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan di Kota Sorong ini.

Benyamin Boas Warikar, SH, selaku salah satu penggiat kesenian di kota Sorong berpendapat bahwa padahal kehadiran dan kedudukan dewan ini sangat penting guna mengakomodir dan mewakili semua aspirasi setiap seniman dan budayawan, baik sanggar-sanggar dan aktifitas seni lainnya.

Dalam perspektif hukum, dewan ini sudah di mempunyai keabsahan, yang di perkuat dengan Surat keputusan pemerintah setempat dan tentu merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5a tahun 1993. Hal diatas mengindikasikan bahwa pemerintah wajib menganggarkan dan menyalurkan dana. Baik itu dari APBD maupun dana HIBAH dll.

Tetapi ironisnya, dewan ini seperti tidak berfungsi sama sekali. Sebab pada faktanya banyak kegiatan seni budaya di selenggarakan tanpa melalui atau campur tangan dewan kesenian tersebut, banyak sanggar yang kurang mendapat dukungan anggaran untuk menyelenggarakan setiap kegiatan.

Dan yang sangat memprihatinkan dan di sayangkan, sebab dari data yang kami kantongi bahwa, ada banyak kegiatan-kegiatan seni budaya yang sering dilakukan, itu mayoritas lahir dari akal ,inisiatif para kalangan seniman jalanan secara swadaya tanpa di sentuh oleh dukungan dewan kesenian tersebut.

Hal Ini tentu membuat pertanyaan besar dan sangat membingungkan masyarakat lebih khusus seniman kota Sorong. Sebenarnya ada apa di balik semua ini, ini namanya upaya membunuh karakter para generasi yang sedang belajar dan berkiprah di dunia seni budaya.

Dan bagaimana dengan visi dan misi yang sudah menjadi komitmen bersama untuk memajukan kesenian dan kebudayaan di kota sorong ini, hingga mampu bersaing ke level yang lebih tinggi.

Padahal kalau kita merujuk pada UUD 1945 pasal 32, dan uu no. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, Seakan bertentangan sekali dengan tindakan dan sikap dewan kesenian ini.

Pesan saya selaku penggiat Seni kepada Dinas kebudayaan dan pariwisata atau dewan kesenian kota sorong yang telah di bentuk, tidak terjebak pada sindrom egoisme sektoral, yang nantinya berdampak pada kehancuran seni dan budaya di kota sorong.

Dan saran saya bahwa, kalau bisa Dewan kesenian ini tidak ikut bermain ke ranah politik bersama parah elit, agar tak terjebak pada pada situasi konyol itu, yang terkesan menghilangkan nilai-nilai kesenian dan kebudayaan yang seharusnya di jaga, dilindungi dan di lestarikan sebaik mungkin. Agar kedepan bisa ikut bersaing dengan daerah lain, baik di kanca nasional maupun internasional sesuai visi dan misi yang telah di emban.

Kan kasihan kalau bakat, talenta dan kreatifitas yang di miliki oleh parah generasi,sanggar dan kelompok seni yang lain tidak terkoordinir dan terakomodir lalu di abaikan begitu saja.

Mereka mau ke mana lagi, apakah harus menumpang dan diterlantarkan ke kota orang lain. Ini kan aneh!!..
Maka patut di duga dewan ini hanya di bentuk sebagai formalitas kemudian di manfaatkan untuk menyisipkan berbagai macam kepentingan pribadi orang perorang saja.

Oleh sebab itu, kami meminta kepada pihak Kejari bersama inspektorat, agar dapat mengusut dan memeriksa dewan kesenian ini sesuai kewenangan yang di berikan oleh undang-undang, demi meminta pertanggungjawaban seuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena diduga mendapat suplai anggaran yang cukup besar dari keuangan daerah melalui APBD, HIBAH dll..karena itu uang masyarakat maka wajib hukumnya di usut sampai tuntas. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.