Yoris Rumbewas SE :Pemkab Raja Ampat Harus Tegas Menarik Kembali Aset Daerah

Politik
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Waisai,Honaipapua.com, -Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat terkesan tidak tegas pengambilalihan aset- aset daerah yang dimiliki oleh mantan pejabat ataupun anggota Legislatif yang sudah habis masa jabatan. Hal itu di katakan oleh Anggota DPRD Raja Ampat, Yoris Rumbewas beberapa waktu lalu.

Yoris Rumbewas, SE Anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat

Menurut Yoris seharusnya pemerintah daerah harus mendata kembali aset-aset daerah yang dimiliki mantan pejabat, baik itu aset yang bergerak maupun tidak bergerak. Jangan dilakukan pembiaran.

” Saya melihat jelas-jelas, pemerintah tidak tegas untuk mengambil alih aset daerah, seharusnya tegas karena pemerintah bekerja sesuai amanat UU, ” ujarnya.

Dikatakan Yoris, selama ini sesuai pengamatan dirinya melihat banyak aset yang dibiarkan begitu saja, tanpa adanya ketegasan untuk menarik aset tersebut, bahkan petunjuk-petunjuk dari BPK maupun KPK pun pemerintah tidak mengambil langkah nyata. Ini yang sangat disesalkan.

Dicontohkan, selama pergantian pejabat daerah, pasti ada pengadaan kendaraan dinas, namun yang herannya setelah pejabat yang bersangkutan diganti, atau sudah habis masa jabatan, pasti kendaraan tersebut jadi milik mereka. Ini yang nama pemborosan anggaran daerah dan tidak sesuai dengan peruntukannya. ” Oleh sebab itu menurut hemat saya selama ini pemerintah tidak mengambil tindakan tegas untuk menarik aset-aset tersebut, “tuturnya.

Seperti halnya beberapa tahun lalu, pengadaan kendaraan dinas untuk masing-masing OPD, yang menjadi pertanyaan apakah kendaraan dinas bagi pejabat yang lama sudah di tarik kembali atau belum?.

” Kemudian kembali kepada kami di DPR. DPR ini kan tanggungjawab pemerintah untuk pengadaan kendaraan dinas, atau misalnya, kalau ada kendala di masalah keuangan, berarti otomatis harus pinjam pakai kendaraan kepada pimpinan DPR, “tanya Yoris.

Menurut Yoris, didalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2018, pimpinan DPR tidak mendapatkan anggaran transportasi, melainkan yang punya hak mendapat transportasi adalah anggota DPR. Selain itu, PP nomor 18 tahun 2018 menyatakan bahwa pimpinan mendapatkan anggaran transportasi tidak boleh lebih dari DPRD Propinsi dan juga mengikuti kondisi keuangan daerah. ” Oleh karena itu saya meminta kepada pemerintah agar tegas terkait persoalan aset ini, “pinta Yoris.

” Yah kalau sudah tidak menjabat, pemerintah daerah mempunyai hak untuk menarik kembali aset tersebut, baik itu aset yang begerak maupun tidak bergerak berupa kendaraan dinas, Speedboat dan juga rumah dinas. (Isak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *