Uang Operasional Belum Dibayarkan, Anggota PPD dan PPS Timika Mengundurkan Diri

Politik
Bagikan berita ini
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    3
    Shares

Timika,Honaipapua.com,- Puluhan Anggota PPD Dan PPS Kabupaten Mimika secara resmi mengajukan Surat Pengunduran diri yang di tandatangani oleh Ketua PPD/PPS di 18 Distrik di Mimika.

Surat pengunduruan diri ini disepakati bersama oleh anggota PPD dan PPS karena, KPUD Mimika sampai saat ini belum juga membarkan uang operasional sejak Januari-Juni 2018.

Menurut Ketua PPD Mimika Barat, Tengah Raimon Klanangame, yang mewakili anggota PPD dan PPS di 18 Distrik di Kabupaten Mimika mengatakan, anggota PPD dan anggota PPS telah menanyakan uang operasional mereka kepada bendahara KPUD, namun hasil yang mereka terima tidak memuaskan, maka dengan kesepakatan mereka untuk melakukan pengunduran diri telah ditandatangani bersama.

” Dengan tekad yang bulat kami PPD dan PPS menyerahkan semua tugas dan dan tanggung jawab kembali ke KPUD Mimika, jadi, biar KPUD yang sendiri bekerja di tingkat distrik dan tingkat kampung, sebab kami semua  telah mengundurkan diri, “jelas Raimon.

Raimon menambahkan, sebelumnya Anggota PPD dan PPS sudah pernah melayangkan surat pernyataan kepada KPUD, namun surat itu belum di tanggapi oleh KPUD.

“Surat pernyataan yang pertama saja belum di jawab dan di tindaklanjuti bahkan komunikasi saja sampai sekarang ini tidak ada sama sekali, jadi hari ini kami nyatakan sikap mengundurkan diri, “tambahnya.

Sementara itu pantauan Honaipapua.com, di kantor KPUD Mimika, anggota PPD dan PPS 18 Ditrik di Kabupaten Mimika, nyatakan sikap akan mengembalikan SK mereka ke Kantor KPUD, hal ini merupakan satu kekecewaan mereka atas belum terbayarnya uang operasional mereka selama 6 bulan.

“Kami akan kembalikan semuanya dengan SK yang ada di tangan PPS dan PPD, “tambah Remon di kantor KPUD Mimika

Bahkan pembayaran Operasional, tambah Raimon, di setiap Distrik bajet anggarannya di sama ratakan, bahkan di setiap kampung dan setiap kelurahan juga disamakan. Hal itu menurutnya tidak masuk akal.

“Inikan tidak masuk akal masa operasional semua di sama ratakan mulai tingkat distrik, kampung, dan kelurahan. Kami heran dan ini info dari bendahara langsung,” ungkapnya.

Menurutnya, pembayaran operasional itu harus di lihat dari lokasi dan jarak Distrik tersebut,:bahkan dalam RAB  pembayaran bajet biaya transportasi untuk anggota PPD dan PPS itupun tidak dianggarkan, ini menjadi ketidak percayaan para PPD dan PPS.

“Kami minta RAB itu, untuk dibuka kembali dan dijelaskan baik-baik ke kami, apa anggaran transportasinya ada atau tidak ada, biar jelas,” ungkap Raimon.

Menurut pejelasan Raimon Klanangame Operasional yang di terima setiap bulan untuk tingkat Distrik Rp.5.000.000 sementara untuk tingkat PPS Perbulannya sebesar Rp.3.200.000, bajet yang di berikan KPUD ini sangat tidak sesuai dengan tingkat kenerja di lapangan, bahkan sangat jauh dengan kebutuhan di lapangan dan di lebih khususkan adalah mengenai transporatasi.

“Operasional sebesar itu perbulannya tidak cukup, karena transportasi di Timika ini sangat mahal, dan kita yang berada di pesisir pantai dan pegunungan ini bayar transportasi itu mahal, ini kan sangat tidak sesuia dengan kenerja, “tambahnya.

Makan itu dengan janji-jani KPUD Mimika untuk membayarkan operasional mereka, tetapi tidak direalisasikan juga maka dengan itu pada Minggu sore bertempat di kantor KPUD Anggota PPD dan PPS mengajukan surat Pernyataan Pengunduran diri.

“Sejak 10 juni 2018 kami PPD /PPS se-Kabupaten Mimika menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA kepada KPUD karena tidak mau untuk menjelaskan mengenai anggaran operasional PPD/PPS dan terkesan sedang melempar tangan antara KOMISIONER KPUD Mimika dan Sek KPUD Mimika.

Ini sudah berlangsung sejak Bulan Januari hinga bulan Juni ini,dan banyak janji manis yang di berikan namin tidak ada kepastian yang jelas dan jawaban yang pasti mengenai anggaran operasional PPD/PPS.

Maka hari ini kami PPD/PPS menyatakan mengembalikan seluruh tugas dan tanggung jawab PPD/PPS kepada KPUD Mimika, dalam melaksanakan pesta demokrasi di kabupaten Mimika. (tmk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *