Titirlolobi : ” Markus Waran Itu Ketua DPD PDI-P Papua Barat Bukan Juru Bicaranya Gubernur PB “

Politik
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

SORONG,Honaipapua.com, -Menanggapi Statement Ketua DPD PDI-Perjuangan Papua Barat yang mengatakan kepada media baru-baru ini bahwa Yosep Titirlolobi bukan kader melainkan simpatisan PDI-Perjuangan adalah jawaban yang diulang-ulang tanpa memiliki landasan hukum yang kuat alias tong kosong bunyinya.

Kata Yosep yang juga sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis LBH Gerimis Papua Barat mengatakan bahwa, Markus Waran itu Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Papua Barat bukan menjadi juru bicaranya Gubernur Papua Barat.

” Saya selalu tertawa kalau melihat Ketua DPD PDI-P Papua Barat yang selalu mengeluarkan statement tanpa paham hukum. Kemarin beliau bicara di media dengan mengatakan bahwa OAP harus ganti almarhum Jimmy Demianus Ijie itu sangat baik tetapi harus di imbangi dengan dasar hukum, padahal aturan UU Pemilu tidak memungkinkan sama sekali, sekarang dia mengeluarkan statement di media dengan mengatakan bahwa saya bukan kader Partai PDI-P padahal saya adalah kader partai dengan menjadi pengurus di Dpc PDIP Kota Sorong dengan SK yang jelas, “tutur Yosep kepada media ini Kamis (19/8) diruang kerjanya sambil menunjukan SK resmi DPC PDIP Kota Sorong.

Lanjut Yosep, Surat Keputusan (SK) saya dikeluarkan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDI PERJUANGAN) berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan No : 34.01/KPTS-DPC/DPP/VII/2019, yang mana pada saat itu tanggal 24 Oktober penyerahan SK kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Sorong dibahwa langsung oleh almarhum Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat Demas Mandacan, “beber Yosep.

” Saat itu beliau datang ke sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Sorong bersama anggota DPRD Provinsi Papua Barat Fredi Marlisa dan menyerahkan SK kepengurusan kepada ketua DPC Terpilih Eddo Kondologit dan dihadiri seluruh pengurus, dan pada saat itu juga Ketua DPC PDI-P Kota Sorong membagikan struktur komposisi dan personalia DPC PDI Perjuangan Kota Sorong kepada masing-masing pengurus yang namanya ada dalam struktur pengurus termasuk saya, “ujar Yosep yang juga pengacara muda Papua Barat.

” Tentang struktur dan komposisi personalia DPC PDI Perjuangan Kota Sorong masa bakti 2019-2024 yang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2019 dan di tanda tangani langsung oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Bapak Hasto Kristiyanto, “terang Yosep.

“Ini yang dong bilang su jadi ketua DPD baru buat statement sembarangan tanpa mengkroscek kadernya memiliki legalitas atau tidak atau betul kader Banteng Moncong Putih atau bukan, baru bicara di media,”ungkap Yosep lagi.

” SK yang saya terima sudah jelas tertulis nama saya Yosep Titirlolobi, diberikan kepercayaan untuk masuk sebagai pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Sorong dan dipercayakan menduduki jabatan menjadi Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dibawah kepemimpinan Ketua DPC PDI Perjuangan terpilih Bapak Eddo Kondologit masa bakti 2019-2024, “pungkasnya.

Yosep menambahkan, terkait komitmen Partai PDI-Perjuangan untuk mengawal Dominggus-Lakatoni sampai 2022 dimana masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubenur Papua Barat nanti berakhir bulan Mei, tentu sebagai kader kita kawal itu sampai jabatan Doamu selesai.

Tambah Yosep, ” masa kita mau kritisi kinerja Gubernur Papua Barat soal pembangunan infrastruktur, soal 512 tenaga honorer yang sudah mengapdi belasan tahun tapi tidak pernah di angkat jadi ASN, soal pembagian Otsus yang tidak merata di kabupaten/kota cuman di daerah tertentu saja yang dibagi besar, jalan yang rusak khususnya Tambrauw dan Sorong Selatan tidak pernah di perbaiki padahal ruas jalan provinsi, anggaran Covid 19 Provinsi Papua Barat yang tembus hampir 200 milyar tahun 2020 yang tidak pernah terbuka untuk masyarakat, masa soal kritikan harus minta ijin kepada ketua DPD PDIP Papua Barat Markus Waran, Itu ngawur saja dia itu, “tambah Yosep.

” Bagi saya Kritikan kepada kinerja Gubernur dan Wakil Gubenur tetap harus jalan karena ini adalah fungsi kontrol juga kepada Gubernur, karena semua elemen intelektual Papua Barat pada tertidur, dengan adanya kritikan untuk membangun seperti begini, tentu akan memacu pembangunan lebih baik lagi, apalagi jabantan Gubernur dan Wakil Gubenur sisa delapan bulan lagi jabatan mereka akan habis, “tambah Yosep yang juga menjabat ketua PA GMNI Kota Sorong. (***)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *