Tingkatkan Pemahaman Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Hadirkan KPU dan Parpol

Politik
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Penyelesaian sengeketa pemilu dalam perhelatan pilkada tahun ini, merupakan salah satu potensi yang bisa saja terjadi.

Untuk itu, tahapan penyelesaian sengketa ataupun teknis penyelesaian sengketa ini, minimal harus dipahami terlebih dahulu oleh semua pihak, termasuk KPU sebagai penyelenggara dan Partai Politik peserta pemilu.

Hal-hal yang menjelaskan tentang tata cara penyelesaian sengketa ini diatur dalam regulasi. Olehnya, untuk meningkatkan pemahaman tentang penyelesaian sengketa tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Kaimana menghadirkan KPU dan juga Partai Politik dalam kegiatan sosialisasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, yang dilaksanakan di Grand Papua Hotel, Rabu (12/8/20), via daring.

Nampak Kegiatan Sosialisasi oleh Bawaslu Kaimana, Rabu (12/8/20).

Sebenarnya regulasi terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa sudah diimplementasikan sudah lama, namun karena sudah mengalami perubahan demi perubahan, sehingga Bawaslu memandang perlu untuk memberikan pemahaman ini kepada pihak-pihak terkait, terlebih untuk KPUD yang nantinya berpeluang sebagai termohon, maupun partai politik.

Dalam pasal 154 ayat 2 menyatakan bahwa pengajuan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dapat dilakukan apabila Bawaslu sudah meyelesaikan proses administrasinya. Sehingga melihat pasal 144 ayat 4 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa pemilu diatur dalam perbawaslu.

“Standar pemilu yang demokratis, ada beberapa kriteria yang dijadikan parameter untuk mendapatkan pemilu sebagai indicator Negara berdemokrasi, yakni, bisa menyelenggarakan pemilu secara demokratis. Sehingga kami harapkan dengan adanya sosialisasi ini, seluruh pihak terkait bisa memahami manakalah terjadi sengketa pada perheletan pilkada tahun ini. Ini menjadi penting, sehingga kita sudah tidak lagi kaget, ketika hal itu terjadi, walaupun kita tidak menginginkan agar hal itu terjadi. Intinya bagaimana supaya kita bisa mewujudkan pemilu di Kaimana ini bisa berjalan demokratis dan bisa mencapai pemilu yang berkeadilan dan bermartabat,” ungkap Ketua Bawaslu Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE dalam arahannya.

Dirinya juga berharap agar materi yang disampaikan ini, bisa diteruskan oleh perwakilan partai politik yang hadir, sehingga ada kesepahaman bersama antara seluruh jajaran pengurus partai politik yang ada di Kaimana.

“ Kami berharap khusus untuk Partai Politik, bahwa materi hari ini bisa disampaikan kepada masing-masing partai, sehingga semua pengurus maupun simpatisan partai politik bisa memahami hal ini secara baik. Kalau semua berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing, saya pikir tidak akan terjadi masalah pada saat pelaksanaan Pilkada ini,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *