Terbitkan Surat Pemusnahan Surat Suara, Komisioner KPUD Papua Barat Dinilai Tidak Miliki Kepastian Hukum

Politik
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorong, Honaipapua.com,- Komisioner dan sekretaris KPU Provinsi Papua Barat mengeluarkan surat edaran pemusnahan surat suara pemilu 2019 kepada seluruh KPUD Kabupaten/Kota, Se-Provinsi Papua Barat, tidak mempertimbangkan proses hukum gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Paslon Capres, Parpol dan Caleg khusus Provinsi Papua Barat yang sedang berlangsung, dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

Kordinator Relawan gerakan masyarakat Maritim indonesia untuk Jokowi sekaligus kordinator Umum Aliansi Relawan Jokowi Provinsi Papua Barat, Visen Kocu, mempertanyakan kepastian hukum, terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh KPUD Provinsi Papua Barat kepada semua KPUD Kabupaten /Kota Se-Provinsi Papua Barat dalam rangka pemusnahan surat suara pemilu 2019 yang diduga menghilangkan barang bukti khusus gugatan sejumlah Parpol, Caleg Se-Papua Barat, terlebih khusus kabupaten Maybrat yang nyata-nyata diduga sengaja memusnahkan barang bukti, sebab saat ini sejumlah Parpol, Caleg sudah mangajukan gugatan sengketa pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

” Saya kaget dan heran, mengapa KPUD Provinsi Papua Barat mengeluarkan surat edaran pemusnahan surat suara sedangkan masih ada proses hukum di MK dan khusus KPUD Kabupaten Maybrat yang sedang menghadapi proses hukum di MK, Bawaslu dan Gakumdu Provinsi Papua Barat. Dan sampai saat ini Gakumdu Provinsi Papua Barat, ” ungkap Vinsen. (pic)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *