Sering Roling Jabatan, Gubernur Papua Dikritik Masyarakat

Politik
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jayapura, HonaiPapua.com,- Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai mengatakan, Penjabat Gubernur Papua jangan sering lakukan roling jabatan eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Papua, tapi fokus sukseskan Pilkada serentak tahun 2018 di Papua.

“ Jadi, saya hanya ingatkan saja bahwa Penjabat Gubernur Papua itu fokus pada situasi Pilkada Gubernur dan 7 Kabupaten di Provinsi Papua dengan Penjabat Bupati itu penting. Tidak usah roling lebih banyak, posisi Pemerintahan yang ada jangan rombak lagi tetap dengan Pemerintahan yang ada,” kata Ruben Magai kepada wartawan di Kantor DPR Papua, Selasa (22/5/2018).

Dikatakan, dalam roling jabatan itu tidak juga Pemerintah serta merta menggantikan posisi – posisi strategis, karena itu akan di dukung dengan kinerja dari setiap SDM ASN yang ditempatkan.

“ Sehingga kita harapkan kepada Gubernur, juga harus evaluasi karena tinggal 1 setengah bulan kedepan sudah pelaksanaan Pilkada dan itu tugas Penjabat Gubernur Papua untuk fokus sukseskan Pilkada,” ujarnya.

Ruben Magai menegaskan, Penjabat Gubernur Papua tidak serta merta melantik berdasarkan usulan staf, nanti Gubernur definitif dari hasil Pilkada serentak yang melakukan penata kelolah Pemerintahan.

“ Jadi, jabatan strategis dan juga jabatan eselon I dan II tidak boleh di roling, tetap pada posisi saja dan juga jabatan yang belum di isi tidak dilakukan pelantikan sehingga itu menjadi tanggung jawab Gubernur Papua yang di pilih rakyat,” katanya.

“ Tapi kalau eselon IV dan III silahkan saja lakukan roling sehingga posisi pemerintahan dari sisi administrasi bisa jalan. Jadi saya harap seperti itu, apalagi mengganti asisten dalam 1 2 bulan,” sambung Magai.

Penjabat Gubernur itu tidak harus di politisir dengan pelantikan – pelantikan, tapi tupoksi Penjabat Gubernur Papua sudah bahwa mengamankan situasi yang aman dengan agenda melaksanakan pilkada Gubernur dan 7 Kabupaten di Provinsi Papua secara aman dan damai.

“Jadi, tidak juga harus mengambil alih structural birokrasi yang ada, lalu otak atik ini nanti berdampak juga. Sebab daerah semua mengejar kinerja Pemerintahan yang baik dan hal itu sudah dibuktikan dengan hasil WTP yang dikeluarkan oleh BPK RI, itu artinya mereka sudah menunjukan kinerja yang baik dalam pekerjaan mereka di kantor sehingga itu harus di jaga,” kata Ruben Magai.

Sementara itu, Ketua Forum Peduli Pembangunan Demokrasi Provinsi Papua, Panji Agung Mangkunegoro menghimbau, kepada Penjabat Gubernur Papua, agar tetap fokus pada pelaksanakan Pilkada Papua.

“ Saya hanya minta Penjabat Gubernur Papua, agar tetap fokus pada penyelenggara Pilkada Papua,” kata Panji.

Untuk suksesi Pilkada Papua kata Panji, harus bekerjasama dengan elemen terkait. Sehingga didalam struktur Pemerintahan jangan terlalu fokus untuk roling pimpinan OPD atas intervensi pihak lain.

“ Netralitas pimpinan OPD saat ini sedang melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat, sesuai jabatan masing – masing. Jadi ketika ada hal – hal yang menyangkut pergantian kepala OPD pasti masyarakat menyoroti,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat Penjabat Gubernur menggunakan kewenangan menggantikan kepala OPD, dinilai tidak sesuai dengan aturan, maka akan terjadi polemik.

“ Saya rasa kewenangan Penjabat Gubernur Papua pasti ada batasnya,” kata Panji. (bal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *