Sentra Gakkumdu Kaimana, Mulai Diaktifkkan Kembali

Politik
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Setelah vakum selama beberapa bulan sejak penundaan pelaksanaan pengawasan tahapan pilkada di Kabupaten Kaimana, akhirnya per Agustus ini, sentra gakkumdu kembali diaktifkan. Hal ini diungkapkan oleh Divisi Hukum Penindakkan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kaimana, Siti Nurliah Indah Purwanti, SH ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, Kamis (6/8).

Rapat Sentra Gakkumdu

“ Benar per Agustus ini, sentra gakkumdu sudah mulai aktif kembali. Pengaktifan kembali sentra gakkumdu ini juga berdasarkan petunjuk Bawaslu Provinsi Papua Barat. Kemarin kami gelar rapat dengan seluruh pihak terkait yang tergabung di sentra gakkumdu, terkait dengan seluruh kerja-kerja yang harus dituntaskan, pada seluruh tahapan pelaksanaan pilkada, termasuk dengan pembahasan struktur sentra gakkumdu yang mengalami sedikit perubahan,” ungkapnya.

Divisi Hukum Penindakkan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kaimana, Siti Nurliah Indah Purwanti, SHp

Wanita yang kerap disapa dengan Indah ini menjelaskan bahwa terhitung sejak Agustus ini, sentra gakkumdu sudah mulai melaksanakan aktifitasnya.

” Untuk saat ini fokus kami pada tahapan pencoklitan. Karena tahapan pencoklitan ini juga termasuk salah satu titik rawan dalam pelaksanaan tahapan pilkada, sehingga akan menjadi prioritas kami, dengan maksud agar tahapan pencoklitan atau pemutakhiran data pemilih oleh PPDP ini bias berjalan lancar dan juga mendapatkan data pemilih yang akurat. Tahapan pencoklitan ini juga menjadi salah satu potensi kerawanan yang perlu diantisipasi dan diperhatikan,” ujarnya.

Menurutnya, ada regulasi yang dijadikan pedoman terkait dengan unsur-unsur tindak pidana pada tahapan pencoklitan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maupun beberapa regulasi lainnya.

“ Unsur-unsur tersebut diantaranya, setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih. Ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 177, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 177A Ayat (1),” ujarnya.

Sementara ada juga pasal yang mengatur secara khusus tentang larangan bagi penyelenggara dalam tahapan pencoklitan yakni untuk anggota PPS, PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota dan anggota KPU Provinsi.

“Dalam pasal ini dijelaskan secara detail tentang larangan bagi penyelenggara dimana; penyelenggara dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih,” lanjutnya.

Unsur pidana lainnya yang dilarang antara lain; setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Setiap orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan menurut undang-undang.

Terkait dengan pergantian beberapa perangkat sentra gakkumdu yakni Kasat Reskrim Kaimana dan Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Kaimana, menurutnya sudah ada sprint dari kedua lembaga untuk sentra gakkumdu.” sprint tugas itu ada, maka secara otomatis mereka sudah masuk dalam sentra gakkumdu. Kami berharap agar dalam tahapan pencoklitan ini semua pihak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang nantinya akan bermuara pada dugaan tindak pidana pemilu,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *