PJ Gubernur Papua Barat Terkesan “Ngotot Urus DOB”, Titirlolobi : Peraturan Pemerintah Melarang PJ Membuat Kebijakan Tentang Pemekaran

Politik
Bagikan berita ini

SORONG,Honaipapua.com, -Wakil Ketua Bidang Hukum dan Ham Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Sorong,  Yosep Titirlolobi, S.H dalam rilisnya kepada media ini ingatkan Pejabat Gubernur Papua Barat untuk tidak “ngotot”  dalam membuat kebijakan tentang pemekaran daerah, dikarenakan kewenangan Pejabat Gubernur dilarang oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008.

Menurut Yosep, apa yang dilakukan oleh Pejabat Gubernur selama 6 bulan berjalan telah keluar dari apa yang telah di atur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dijelaskan Yosep yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni GMNI (DPD PA GMNI) Provinsi Papua Barat bahwa Pejabat Gubernur diduga telah melanggar Pasal 132A dimana, ada empat Larangan bagi Pejabat yang sudah dilantik,  yaitu, Pejabat Gubernur dilarang melakukan mutasi pegawai, dilarang membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya atau pejabat gubernur dilarang mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang telah dikeluarkan oleh pejabat gubernur sebelumnya.

Sementara larangan yang ketiga adalah Pejabat Gubernur Papua Barat dilarang membuat kebijakan pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan yang keempat Pejabat Gubernur dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

“Dia itu Pj Gubernur itu stop sudah sibuk urus Pemekaran, rakyat butuh Pj Gubernur itu di tempat dan turun blusukan bukan Jakarta terus urusannya, kalau begitu terus kapan rakyat sejahtera,” ungkap Yosep.

Dengan ketentuan yang sudah di atur dan dilarang oleh Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, maka Pejabat Gubernur Papua Barat dilarang mengambil satu kebijakan dan berbuat jauh dalam hal mengambil kebijakan soal pemekaran daerah.

Yosep, menambahkan, seharusnya Pejabat Gubernur Papua Barat juga mendengar bahwa masyarakat Papua Barat juga banyak yang tidak menyetujui untuk Papua Barat ini di mekarkan menjadi 2 Provinsi yang Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang di usulkan untuk dimekarkan dan terlepas dari Provinsi induk, yakni,  Provinsi Papua Barat.

Hal ini bisa dilihat dengan masih ditundanya Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya di DPR-RI dan itu menandakan bahwa Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) sendiri belum mau menyetujui untuk Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya menjadi Provinsi tersendiri, karena hal itu belum “urgent” penting dan sudah tentu berbeda dengan Provinsi Papua yang tidak bisa disamakan, tambah Yosep. (***)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *