Masyarakat Pertanyakan Kadishub Mamra Tidak Ijinkan KM Fajar Indah Beroperasi

Politik
Bagikan berita ini
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    2
    Shares

Jayapura, Honaipapua.com,- Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Dorinus Dasinapa diminta segera mengevaluasi kinerja kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo, Beny Tan Imbiri, yang tidak mengijinkan Kapal Motor Fajar masuk beroperasi di Kabupaten Mamberamo Raya.

Penegasan ini, disampaikan Perwakilan tokoh, Anggota DPR, MRP, Lembaga Masyarakat Adat, intelektual muda dan tokoh gereja dari masyarakat Mamberamo Raya karena kebijakan kepala dinas perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya tidak berpihak masyarakat dan mementingkan diri sendiri.

“ Kami minta Bupati Mamberamo segera evaluasi bahkan bila perlu diganti saja karena kami sangat prihatin dengan kebijakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya ini. Dimana langkah yang diambil seorang kepala dinas seharusnya ikut memotori kemajuan dan perkembangan daerah bukan sebaliknya menyulitkan masyarakat dengan membatasi KM Fajar untuk beroperasi di Mamberamo Raya,” kata Jekson Dasinarebo, tokoh Intelektual Mamberamo Raya kepada wartawan di Jayapura, Senin (4/6/2018).

Kebijakan kepala dinas perhubungan Mamberamo tidak memberikan ijin beroperasi bagi KM Fajar membuat yang dinahkodai Ahmad dengan rute berlayar Jayapura – Mamberamo terpaksa berlabuh di pelabuhan Jayapura sudah 1 bulan lebih.

“Jadi, semua ijin-ijin dari Jakarta maupun di Jayapura semua saya sudah urus tapi mengalami lagi penundaan dari Kepala Dinas Perhubungan Mamberamo Raya. Jadi semua sudah siap mengenai BBM subsidi untuk melayari Jayapura – Mamberamo karena BBM subsidi itu BBM masyarakat yang sudah siap 12 ton, namun di pending dengan alasan masyarakat tidak menerima, merusak lingkungan dan perluas peredaran miras ”kata pengelola KM Fajar.

Anggota DPR Papua, Yotam Bisali menegaskan dinas perhubungan kabupaten Mamberamo Raya segera memberikan ijin operasi bagi KM Fajar Indah untuk melayani masyarakat dari Jayapura – Mamberamo Raya.
“Segala kendala yang dihadapi KM Fajar Indah akan ditindaklanjut dalam waktu dekat,” ujar Yotam.

Mewakili Majelis Rakyat Papua, Maria Rofek mempertanyakan kewenangan kepala dinas perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya mempending ijin berlayar KM Fajar Indah, karena terkesan menghambat perkembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Mamberamo Raya.

“Jadi, setelah saya mendengar penjelasan dari pihak kapal fajar indah, saya heran ada apa kepala dinas perhubungan cegah kapal ini berlayar ke Mamberamo raya, padahal kita masyarakat Mamberamo raya sangat perlu sekali untuk percepatan transportasi dari Mamberamo – Jayapura,”tegas Maria.

Dewan Adat Mamberamo Raya, Marthen Tukeji mengatakan Bupati Dorinus Dasinapa segera mengevaluasi kinerja bawahannya karena kebijakan yang diambi kepala dinas perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya sangat merugikan masayarakat adat di daerah dengan moto “Mecom Cirim Epiciri Punumate”.

Bupati Mamberamo harus panggil kepala Dinas Perhubungan evaluasi kinerjanya, kenapa dia larang kapal Fajar indah berlayar ke Mambaeramo. Karena kapal Fajar Indah ini sudah ada surat – surat ijin berlayar dari Kementrian Perhubungan di Jakarta berarti tidak illegal dan ini subsidi pemerintah kepada rakyat Mamberamo tapi ada masalah apa sampai kapal Fajar dilarang berlayar ke Mamberamo,” tegas Marten.

Hal senada juga disampaikan tokoh agama, Markus Meop bahwa harus ada perbaikan jadwal pelayaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mamberamo Raya, selama ini jadwal pelayaran Jayapura – Mamberamo maupun sebaliknya sangat merugikan umat nasarani karena beroperasi pada hari sabtu dan minggu yang merupakan waktu ibadah.

“Saya pikir kalau kepala dinas perhubungan tidak mau mendengar aspirasi masyarakat lebih baik diganti saja karena masih banyak ASN yang bisa jadi kepala dinas untuk melayani masyarakat,” kata Markus Meop. (bal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *