KPU Kaimana Kroscek 1.763 Pemilih dengan Dukcapil Kaimana

Politik
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Sebanyak 1.763 pemilih potensial terancam tidak bisa memilih di pilkada Kaimana 2020. Pasalnya, 1.763 pemilih ini memiliki data kependudukan yang tidak lengkap.

Salah satu diantaranya, ada pemilih yang dalam e-KTP-nya beralamatkan di luar Kaimana, sementara KK-nya Kaimana. Begitu pula dengan pemilih yang alamat RT dalam e-KTP-nya tertulis RT 00. Oleh karena itu, saat ini KPUD sedang mengkroscek data kependudukan dari 1.763 pemilih ini.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua KPUD Kaimana, Kristianus Maturbongs ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (5/8) kemarin.

Menurutnya awalnya KPUD sempat kewalahan karena ketika meminta berkoordinasi dengan Disdukcapil Kaimana namun di tolak Disdukcapil Kaimana dengan alasan menjaga netralitas ASN. Namun setelah Rapat Dengar Pendapat yang digelar di DPRD Kaimana antara pihak penyelenggara, disdukcapil Kaimana dan DPRD Kaimana, barulah disdukcapil mulai membuka diri untuk menerima kroscek data kependudukan dari KPUD Kaimana.

“Kami berterimakasih untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana karena sudah menyetujui untuk mengutus staf disdukcapil untuk masuk dalamn pokja pemutakhiran data. Perlu kami garis bawahi bahwa pokja ini tugasnya hanya sampai pada pemutakhiran data pemilih ini, dan ruang lingkup kerja mereka sebatas mengkroscek kebenaran data kependudukan pemilih. Apakah benar bahwa data yang ada pada kami ini benar-benar terdata di capil atau tidak. Apakah alamat yang tertera di KTP ini benar atau tidak,” ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa sesuai dengan surat petunjuk dari Bupati Kaimana, bahwa pemerintah daerah memutuskan untuk mengutus dua staf dari disdukcapil masuk dalam pokja tersebut.

“ Artinya seribu lebih pemilih ini harus kami kroscek lagi. Karena kalau tidak dikroscek lagi, maka kemungkinan besar mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena data kependudukannya tidak lengkap. Oleh karena itu, nanti kita lihat setelah dikroscek, apakah dari 1.763 pemilih ini bisa masuk dalam DPT atau tidak, karena kewenangan ada pada disdukcapil,” ujarnya.

Sementara itu, Divisi SDM KPUD Kaimana, Talib Fidmatan menegaskan bahwa KPUD tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur kewenangan disdukcapil.

“Jadi KPUD meminta waktu kepada disdukcapil ini, hanya sebatas kroscek data pemilih yang sudah ada, bukan pemilih yang baru. Kami harap ini di pahami baik, sehingga jangan kemudian ada tanggapan yang keliru dari masyarakat. Karena tugas kami memastikan bahwa seluruh masyarakat Kaimana yang sudah memiliki hak pilih, bisa menggunakan hak pilihnya pada pilkada ini. Kami tidak meminta data baru dari disdukcapil, karena data yang kami dapatkan dalam DP4 inilah yang akan kami kroscek, apakah benar-benar sudah ada NIK-nya atau belum, karena ada juga pemilih yang tidak terbaca dalam system,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan masih ada calon pemilih potensial yang belum memiliki e-KTP maupun KK, Ketua Bawaslu Kaimana, Karolus Kopong Sabon menegaskan bahwa kalau memang ada temuan terkait pemilih yang belum memiliki data kependudukan, maka pihaknya akan merekomendasikan kepada capil Kaimana untuk melakukan perekaman.

“ Yang paling penting adalah bagaimana dengan masyarakat asli Kaimana yang sebenarnya sudah mempunyai hak pilih namun belum memiliki identitas kependudukan. Kalau kedepan ada temuan tentang hal ini, maka pastinya kami akan merekemondasikan kepada capil untuk bisa dilakukan perekaman. Nanti, mekanismenya seperti apa, itu sudah menjadi urusan capil. Kami hanya sebatas memberikan rekomendasikan ke capil untuk dilakukan perekaman kepada penduduk asli Kaimana yang belum memiliki KTP maupun KK ini, karena mereka mempunyai hak memilih,” ungkapnya.

Lanjut Ketua KPUD Kaimana, masyarakat yang sudah memmpunyai hak pilih harus secara aktif untuk mengecek namanya, apakah sudah masuk dalam data yang sedang di coklit oleh PPDP atau tidak.

“Kami berharap, masyarakat juga bisa proaktif untuk mengecek namanya. Kalau memang namanya belum masuk dalam data pemilih, maka bisa dilaporkan ke petugas PPDP untuk di masukkan namanya, tentunya disertai dengan identitas kependudukan. Sehingga kita bisa mencegah persoalan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, tetapi juga KPU bisa mendapatkan data pemilih yang benar-benar akurat atau valid. Perlu disadari bahwa suksesnya pemilu ini bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja, tetapi menjadi tanggungjawab semua pihak. Sehingga marilah kita ikut berpartisipasi dalam tahapan pilkada terutama tahapan pemutakhiran data pemilih yang sedang berjalan saat ini,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *