Ini 12 Point Pakta Integritas yang Ditandatangani PPD Kaimana

Politik
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Pemilihan adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilihan rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilihan terselenggara dengan penuh integritas.

35 anggota PPD yang sudah dilantik dan diangkat sumpah janjinya, Sabtu (29/2), diminta untuk taat pada pakta integritas yang sudah ditandai tangani. Pakta Integritas yang berisikan 12 Point ini akan menjadi acuan dalam melaksanakan tugas sebagai seorang PPD.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, PPD pun bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana pada Pilkada 2020 ini.

12 Point tersebut antara lain, menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan sungguh- sungguh, terbuka dan penuh tanggung jawab. Memperlakukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada peserta Pemilihan dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.

Selain itu, membuka akses publik untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilihan. Melakukan pengawasan dan supervisi terhadap PPS dan KPPS. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilihan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas non partisan dan adil. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip- prinsip Pemilihan yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensiMencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan.Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.

Sementara itu, Divisi SDM KPU Kaimana, Talib Ali Fidmatan menegaskan bahwa bagi anggota PPD yang dengan sengaja melanggar 12 Point ini, maka akan dikenakan sanksi.

” Semuanya sudah jelas dalam pakta integritas dan semuanya sudah menyanggupi itu. Sehingga jika dalam perjalanan ada yang dengan sengaja maupun tidak sengaja maka akan mendapatkan sanksi baik itu sanksi moral maupun sanksi administrasi bahkan pemecahan yang bersangkutan,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *