Dasnarebo : Forum lintas suku asli Papua dinilai Terlalu berlebihan Menyikapi Kritikan PA GMNI Kepada Walikota Sorong

Politik
Bagikan berita ini

SORONG,Honaipapua.com, -Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Papua Barat Jaden Dasnarebo, SH menilai Forum lintas suku asli papua tidak memahami subtansi masalah kritikan DPD PA GMNI Papua Barat kepada Walikota Sorong, sehingga forum lintas suku asli papua mengeluarkan surat panggilan kepada Ketua PA GMNI Papua Barat yang juga adalah Direktur LBH Gerimis Papua Barat padahal tidak ada hubungannya sama sekali.

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Papua Barat Jaden Dasnarebo, SH

Kata Jaden, Pernyataan saudara Yosep Titirlolobi bukan menyerang suku Maybrat atau suku-suku Papua lainnya di wilayah kota Sorong dan juga tidak menyerang pribadi Walikota Sorong Lambertus Jitmau, sebaliknya pernyataan Saudara Yosep Titirlolobi bersifat mengkoreksi kebijakan pembangunan Bapak Lambertus Jitmau yang saat ini memangku jabatan sebagai walikota Sorong  Masih dalam koridor hal yang wajar,  rasional  dan masuk akal sehat.

Seharusnya, forum lintas suku asli Papua seharusnya memberikan dukungan dan apresiasi penuh, terkait kontrol sosial pembangunan dan kemasyarakatan yang di sampaikan oleh PA GMNI dimana setiap aktifis tujuannya adalah terjadi restorasi dalam kebijakan pembangunan dan pelayanan kesejahteraan masyarakat di kota Sorong.

Menurut Jaden, Keberpihakan Forum lintas  suku asli Papua kepada OAP di kota Sorong patut di pertanyakan, forum ini sepertinya menjadi plat merah sehingga mereka jalan dengan menggunakan kaca mata gelap, banyak OAP  tidak mendapat sentuhan pemerintah kota, misalnya terjadi musibah dan bencana  menimpa OAP akibat lalainya perencanaan kebijakan pemerintah kota sorong, masih terdapat OAP yang tinggal di Gubuk, rumahnya Masih memakai pelita, dan juga OAP di Kota Sorong belum mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan yang baik.

Tetapi forum ini tidak pernah bersuara selama 10 tahun ini, dan sudah menjadi rahasia umum bagi seluruh OAP di kota Sorong bahwa Forum Lintas Papua selama ini menikmati dana segar dari pemerintah kota sorong sehingga forum ini tertidur nyenyak dan seperti tidak mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi selama ini di Kota Sorong.

Kritikan saudara Yosep Titirlobi atas kebijakan multy years  pembangunan stadion bawela yang menghabiskan ratusan miliar dari APBD murni Kota Sorong adalah sesuatu pemborosan yang berdampak pada pelayanan lainnya bagi masyarakat kota Sorong dan juga khususnya ASN Kota Sorong.

Seharusnya uang ratusan miliar di alokasikan untuk pembanguan sarpras sekolah dan fasilitas kesehatan serta kebijakan pemberdayaan Ekonomi masyarakat asli Papua, dan terlebih lagi uang itu bisa digunakan untuk membayar Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Kota Sorong yang selama bekerja mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi walikota Sorong.

Untuk membangun stadion Bawela, walikota Sorong cukup meminta dukungan dirjen cipta karya di Kementerian PUPR melalui Balai Pemukiman dan Prasarana wilayah Papua Barat agar dapat membangun stadion yang representatif dengan fasilitas lengkap mengingat kota sorong letaknya strategis di wilayah Sorong raya Papua Barat.

” Kami melihat Pembangunan stadion Bawela di akhir masa jabatan walikota sorong hanyalah sebuah pencitraan untuk mendapat fee proyek dari penyedia jasa untuk kepentingan Politik tahun 2024,” ungkap Jaden.

Sementara, Kritikan Yosep Titirlolobi  terkait statemen walikota sorong yang meminta masa jabatan kepala daerah agar diperpanjang saya menantang keras karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ujar Jaden.

Pernyataan walikota hanya berdasarkan pikiran sendiri dan tidak berlandaskan peraturan perundang undangan yang berlaku dan terkesan rakus akan jabatan, dan juga walikota ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk mendukung Istrinya sebagai calon walikota Sorong tahun 2024,

Diketahui bahwa mengacu pada Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dimana sudah dijelaskan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, serta Walikota/Wawali yang akhir masa jabatannya berakhir tahun 2022 maka, diangkat Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup, serta Walikota/Wawako melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Adapun penjabat Gubernur yang bisa mengisi posisi itu berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya atau setingkat Eselon 1. Hal ini sesuai dengan Pasal 201 ayat 10 UU nomor 10 tahun 2016. Ia akan menjabat sampai dengan pelantikan Gubernur selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimana di ayat 11, dijelaskan untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama atau setingkat Eselon 2. Seperti halnya dengan gubernur, Penjabat Bupati/Walikota itu juga akan menjabat hingga pelantikan selanjutnya, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

” Kami meminta forum lintas suku asli Papua sebaiknya fokus mengadvokasi permasalahan OAP ketimbang ikut mencampuri urusan -urusan yang tidak berdampak pada kesejahteraan OAP, dan juga jangan cuman hanya sibuk mengamankan kepentingan sekolompok pejabat yang tidak berdampak langsung kepada rakyat kecil, ” tambah Jaden lagi. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.