Bawaslu Tegaskan TPS 27 Diponegoro Tidak Terkonfirmasi PSU

Politik
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE menegaskan bahwa, tidak ada PSU di TPS 27 Diponegoro Distrik Kaimana. Hal ini ditegaskannya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Sabtu (12/12).

Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE

Menurutnya, berita yang sempat ramai dibicarakan masyarakat tersebut, masih sebatas monitoring saat melakukan pengawasan pada hari H.

“ Dugaan adanya pelanggaran itu memang berasal dari laporan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas TPS di TPS 27 Ponegoro. Dugaannya, ada satu pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang berbeda,” jelasnya.

Karolus juga mengatakan bahwa dugaan pelanggaran tersebut lebih mengarah pada pasal 122 ayat 2 huruf d UU Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang terakhir telah diubah dengan UU Nomor 6 tahun 2020.

“Jadi memang benar ada informasi bahwa satu pemilih yang menggunakan hak pilih di dua TPS berbeda. Namun setelah diteliti dan diperiksa oleh Panwaslu Distrik Kaimana, ternyata hanya satu pemilih, sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan PSU. Mengingat dalam pasal 122 ayat 2 huruf d jelas disebutkan bahwa harus lebih dari satu pemilih,” jelasnya.

Karolus juga menambahkan bahwa, setelah dikaji oleh Panwaslu Distrik Kaimana yang juga mempunyai kewenangan berdasarkan regulasi, Panwaslu Distrik Kaimana menyatakan bahwa tidak ada PSU untuk TPS 27 Diponegoro.

Sementara terkait laporan hasil pengawasan terhadap tiga TPS yang berpotensi hitung ulang yaitu TPS 7 Rajawali, TPS 34 Batu Lobang dan TPS 12 Krooy lebih mengarah pada inkonsistensi dalam penentuan suara sah. Contohnya, surat suara yang harusnya sah, justru dinyatakan tidak sah dan sebaliknya.

“ Kami sudah sampaikan ke panwas distrik untuk memeriksa dan meneliti kebenaran terhadap laporan hasil pengawasan ini. Makanya jajaran pengawas TPS telah diminta konfirmasinya terkait kebenaran informasi didalam laporan hasil pengawasan tersebut,” terangnya.

Menurutnya, jikalau memang hasil penelitian dan pemeriksaan menunjukan kondisi seperti yang dilaporkan dalam hasil pengawasan, maka potensi hitung ulang dapat dilakukan saat rekapitulasi ditingkat distrik dan bukan pemungutan suara ulang.

“ Harus bisa dibedakan antara hitung ulang dan pemungutan suara ulang. Kalau tiga TPS ini yang dipersoalkan adalah inkonsistensi suarah sah dan sudah spesifik ke jumlah. Jadi hitung ulang hanya untuk memastikan sah dan tidaknya surat suara yang dipermasalahkan. Jadi kami sudah memanggil panwas distrik dan pengawas TPS untuk diteliti dan diperiksa lebih lanjut. Nanti setelah itu barulah dikaji dan dikeluarkanlah rekomendasi. Kalau memang rekomendasi itu mengatakan bahwa benar ada inkonsisten penentuan suara sah berarti di hitung ulang saja,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *