Bawaslu Provinsi Temukan Sejumlah Pelanggaran Pilkada di Papua

Politik
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Timika,Honaipapua.com,- Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua mendapati sejumlah pelanggaran dan temuan yang mendasar pada pelaksaan Pilkada serentak di Papua.

“Kecurangan itu hampir di seluruh Indonesia ada, di Papua juga ada seperti di Nduga, Paniai, Intan Jaya dan di Mimika,” kata Jamaluddin saat ditemui di Gedung Graha Eme Neme Yaware, Jumat (29/6).

Ia menjelaskan, pihak Bawaslu akan memilah-milah pelanggaran dan temuan yang diterima sesuai dengan klasifikasinya. Artinya, apabila pelanggaran dan temuan dikategorikan Pidana akan di proses secara hukum melalui Gakkumdu.

Sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara nantinya akan diselesaikan melalui kode etik dan pelanggaran administrasi akan diselesaikan administrasi.

“Kita mencoba untuk prosesnya secara hukum kalau memang pelanggaran-pelanggaran itu merupakan kode etik terkait pelanggaran administrasi kita serahkan kepada KPU untuk menyelesaikan administrasi dan terkait nasalah pidana kita serahkan kepada Gakumdu,”Ungkapnya.

Sementara terkait pembakaran surat suara yang dilakukan di Kelurahan Koperapoka Distrik Miru Kabupaten Mimika. Kata Jamaluddin, pihaknya tengah mendalami pembakaran tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang bersangkutan.

“Soal pembakaran surat suara sementara kami Bawaslu sedang proses, dan itu kesengajaan atau tidak sengaja.” ungkap Jamaluddin.

Ia mengakui, bukan hanya laporan terkait pembakaran surat suara di Kabupaten Mimika, tapi ada banyak pelanggaran yang dilakukan di Kabupaten lain yang menyelenggarakan Pilkada serentak, seperti di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mimika masih dikaji oleh pihak Bawaslu.

“Banyak laporan yang diterima Bawaslu termasuk di Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya dan beberapa masalah yang sedang kita dalami termasuk di Mimika,dan masalah pelanggaran pilkada itu terjadi di semua kabupaten dan kota yang melaksanakanya”Kata Bawaslu.

Tidak terlepas dari itu. Kata dia, masalah klasik terkait penggunaan sistem noken yang sering terjadi di Provinsi Papua sering menjadi persoalan akibat dari minimnya pemahaman dari masyarakat dan diakui oleh MK pada tahun 2009 lalu, dan itu sangat merugikan Paslon lain yang menjadi peserta pemilu.

“Di Papua masalah kita kan klasik dan masalah yang paling menarik sekarang juga ini terkait penggunaan sistem noken di Papua di 14 Kabupaten kota di Pegunungan. Itu akibat MK perbolehkan hal itu ditahun 2009,” Pungkasnya.(tmk)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *