3 Paslon ‘WalkOut’ Debat Kandidat, Diduga Karena Paslon 01 Tidak Memenuhi Syarat dan Terancam Tidak Ikut Pilkada ?

Politik
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sorsel,Honaipapua.com, -Tiga Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Sorong Selatan, nomor urut 02, 03 dan 04 merasa bahwa hingga tahapan KPU dilakukan masih ada Paslon lain yang belum atau tidak memenuhi syarat.

Tiga Paslon nyatakan keluar (Walk Out) berdasarkan alasan yang benar, alasannya adalah kami ketiga Paslon tidak mau berdebat dengan Paslon yang tidak memenuhi syarat, kami menghendaki agar Debat ini dilaksanakan hanya diikuti oleh calon-calon yang memenuhi syarat. Demikian hal ini disampaikan Pasangan Calon Indenpenden Calon Bupati Yance Salambauw.SH.MH ketika dotemui awak media, Senin (16/11/2020) usai Walk Out dari dalam gedung aula Hotel Maratua Teminabuan, kabupaten Sorong Selatan.

Menurut Yance Salambauw alasan Walk Out, didadasari dengan beberapa dokumen, yaitu, surat pemberitahuan menyampaikan dari KPU Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 6 November 2020 keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai PNS secara resmi kepada Calon Wakil Bupati Drs.Alfons Sesa.MM, sesuai pasal 69 ayat 1 peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 dan dengan batas waktu yang ditentukan paling lambat, yakni, 8 November 2020 untuk dilaksanakan, tetapi sampai saat ini digelar tahapan Pilkada Debat Kandidat oleh KPU tidak sesuai yang dimaksudkan sehingga dapat dinyatakan Calon Wakil Bupati Drs.Alfons Sesa.MM tidak memenuhi syarat sebagai Calon.

Dikatakan Yance Salambauw, berkaitan dengan surat dari KPU beserta tanda terimanya saat itu bahwa Drs.Alfons Sesa.MM memberikan surat keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah provinsi Papua menerangkan bahwa surat pemberhentian PNS masih dalam proses penyelesaian di BKD provinsi Papua.

” Seharusnya KPU tidak boleh menerima surat tersebut, ini merupakan suatu kekeliruan KPU, sebab surat dari KPU itu jelas secara Subtasinya dan Objeknya. Objeknya adalah tentang keputusan pejabat yang berwenang, sedangkan Subtansi adalah berbeda bukan sebagai surat keterangan tetapi surat final tentang surat pemberhentian sebagai ASN, sehingga hal ini KPU harus menolak, bawasanya bukan surat keterangan ini yang dimaksudkan, karena yang sebenarnya dimaksudkan adalah surat keputusan pejabat tentang pemberhentian sebagai ASN, “ungkap Yance Salambauw, seraya menambahkan bahwa surat dari KPU sangat jelas dibaca, anak Sekolah Dasar kalau baca isi surat juga pasti mengerti, surat keterangan beda dengan surat pemberhentian resmi sebagai ASN.

Yang berikut, lanjut Yance, soal surat keterangan yang dimasukan oleh Drs.Alfons Sesa.MM tertanggal 8 November 2020, seharusnya bukan dimasukan pada 8 November, seharusnya surat tersebut dimasukan pada tanggal 24,25,26 dan 27 September, 5 hari setelah penetapan calon, sesuai dengan Juknis dalam bentuk peraturan KPU tentang verifikasi penelitian berkas pasangan calon.

Sehingga kata Yance bahwa pada tanggal 8 November surat yang dimasukan ke KPU seharusnya dimasukan pada tanggal 24,25,26 dan 27 itu berarti dengan keadaan ini maka sesuai fakta hukumnya adalah pada tanggal 29 September saudara Drs.Alfons Sesa.MM secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai calon dikarenakan kekurangan berkas. Maka dengan demikian kami ketiga Paslon yang telah memenuhi syarat baik secara administrasi dan orang, kami menolak untuk berdebat dengan Paslon lain yang belum memenuhi syarat.

Yance menambahkan lagi, pada tahapan KPU saat ini, yaitu, Debat Kandidat, dari Paslon 02, 03 dan 04 merasa bahwa Paslon nomor 01 tidak memenuhi syarat. Kami nyatakan keluar dari dalam ruangan “Walk Out” berdasarkan hal yang benar bahwa kami tidak mau berdebat dengan calon yang tidak memenuhi syarat. Bawasanya, kami menghendaki agar Debat ini dilaksanakan hanya diikuti oleh calon-calon yang memenuhi syarat.

” Hari ini, kami ketiga Paslon hanya mau berdebat dengan Paslon yang memenuhi syarat lengkap secara setel administratif baik secara calon maupun pencalonan dan hal ini dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh KPU Sorong Selatan nomor 233 yang isinya adalah bahwa dalam melaksanakan ketentuan yang dimaksud pada angka 2, maka dibutuhkan waktu untuk melakukan klarifikasi jawaban terkait keabsahan dokumen yang diterima oleh KPU Sorong Selatan dan berkoordinasi kembali untuk mendapatkan petunjuk dari KPU provinsi Papua Barat atau KPU RI sebelum diambil keputusan, “jelasnya.

Disinggung soal tahapan berikutnya pada Debat Kandidat yang kedua tanggal 30 November mendatang, apakah Paslon nomor 01 masih diperbolehkan ikut apabila ada perbaikan surat yang dimaksudkan, tambah Yance Salambauw bahwa dari penjelasan ini membuktikan masih tersisa masalah dan KPU sendiri mengakui bahwa memang masih tersisa masalah, buktinya KPU keluarkan surat tersebut dan kalau melihat dokumen administrasi terakhir batas waktunya tanggal 8 November malam, sampai ini belum terpenuhi dan hal ini sehurusnya sudah tidak ada ruang lagi untuk malakukan perbaikan, karena ini suatu pelanggaran yang sudah tidak bisa ditolong atau ditolelir lagi.

” Perlu diketahui bahwa 30 hari sebelum pencoblosan itu merupakan batas waktu yang diatur oleh PKPU maupun Juknis, sehingga hal ini kalau tidak dilaksanakan, lalu kapan dibatasi untuk penyerahan Dokumen, sementara aturan tidak mengatur seperti itu, jadi apakah nanti tahun 2021 tahun 2022 baru yang bersangkutan mau menyerahkan surat yang dimaksudkan, lalu KPU terima, dan hal ini tetap dinyatakan sah, karena tidak ada batas waktu, tidak ada aturan hukum yang mengatur seperti ini, sebab hukum itu mengatur sesuatu yang pasti, seharusnya pada tanggal 8 itu sudah final batas waktu (deadline) dalam melengkapi berkas administrasi, jadi, harusnya KPU selaku pihak penyelenggara berani mengeluarkan surat pembatalan pencalonan kepada Paslon 01 secara resmi sebagai calon, karena tidak memenuhi syarat, “jelas Yance Salambauw seraya menambahkan bahwa ketiga Paslon tetap konsisten terhadap sikap yang dilakukan pada Debat Kandidat pertama, soal kedepan tahapan berikutnya lagi akan digelar Debat Kandidat kedua, hal itu adalah ranah KPU, kami ketiga Paslon hanya ikuti saja dengan tetap bersikap yang sama apabila masalah Paslon 01 belum diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Dan dengan kejadian bisa sampai terjadi hari ini, kami menilai pihak KPU terkesannya mengistimewakan Paslon 01 dengan meloloskan Paslon 01 sehingga bisa hadir mengikuti Debat Kandidat. (pic)

 

 

 

1 thought on “3 Paslon ‘WalkOut’ Debat Kandidat, Diduga Karena Paslon 01 Tidak Memenuhi Syarat dan Terancam Tidak Ikut Pilkada ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *