2 ASN Kaimana Sudah Dapatkan Rekomendasi Sanksi dari KASN

Politik
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kaimana,Honaipapua.com, -Dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana akhirnya sudah direkomendasikan oleh KASN untuk mendapatkan sanksi. Pasalnya dua orang ASN ini terlibat politik praktis, yang juga sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana sejak beberapa waktu yang lalu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE

Munculnya rekomendasi untuk 2 orang ASN ini, menunjukkan bahwa Bawaslu Kaimana tidak main-main dengan netralitas ASN. Hal ini juga sebagai jawaban atas tanggapan publik terutama ASN terkait netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu yang sudah diatur dalam beberapa regulasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana, Karolus Kopong Sabon, SE ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (4/11).

“Untuk laporan netralitas ASN di Kaimana itu sebanyak 30 orang ASN. 2 orang ASN sudah diberikan rekomendasi oleh KASN untuk pemberian sanski terhadap yang bersangkutan. Rekomendasi KASN ini kami dapatkan tembusannya per tanggal 27 Oktober kemarin, yang sudah dikeluarkan tanggal 26 Oktober. 2 ASN ini juga asal temuannya itu dari Bawaslu Kaimana. Karena kami sudah mendapatkan tembusannya per tanggal 27 Oktober kemarin, maka kemungkinan besar, pemerintah daerah dalam hal ini PPK atau bupati, juga sudah mendapatkan rekomendasi KASN tersebut,” ungkapnya.

Ketika disinggung soal, progress ke-28 ASN sisanya, lanjut Karel, sampai saat ini masih dalam proses penandantanganan rekomendasi oleh pimpinan KASN.

“Untuk 28 ASN lainnya, kami mendapatkan informasi bahwa, lagi dalam proses penandatanganan oleh pimpinan KASN. Dan kemungkinan besar dalam waktu dekat, sudah ada lagi rekomendasi selanjutnya untuk ASN yang lainnya,” ujarnya.

Terkait dengan eksekusi atau pemberian sanksi oleh PPK dalam hal ini Bupati Kaimana, lanjut Karel, PPK mempunyai waktu untuk memberikan sanksi sesuai dengan rekomendasi KASN, paling lambat 10 hari sejak mendapatkan rekomendasi dari KASN.

“Jadi PPK dalam hal ini bupati, mempunyai waktu 10 hari kerja. Jadi 10 hari kerja sejak rekomendasi ini diterima, sanksi itu harus sudah diberikan. Tetapi jikalau dalam waktu 10 hari ini, PPK juga belum mengeksekusinya, maka Bawaslu Kaimana akan menyampaikannya kembali ke KASN untuk di tindaklanjuti kembali,” ujarnya.

Karel juga dalam kesempatannya mengatakan bahwa dari sekian banyak Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilu, sudah sebanyak 67 Kabupaten/Kota yang mendapatkan teguran dari Kemendagri, karena tidak mengeksekusi rekomendasi sanksi dari KASN.

“Informasi yang kami dapatkan itu, bahwa dari sekian banyak Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilu, sudah ada 67 Kabupaten/Kota yang mendapatkan teguran dari Mendagri. Sehingga kalau PPK dalam hal ini bupati belum mengeksekusi rekomendasi dari KASN, maka Kaimana juga masuk dalam kategori mendapatkan teguran itu. Oleh karena itu, kami berharap agar PPK atau bupati bisa langsung mengeksekusi rekemendasi KASN ini dalam rentang waktu yang sudah ditentukan yaitu 10 hari kerja,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Karel berharap agar seluruh ASN di Kabupaten Kaimana bisa netral dalam pilkada dan tidak terlibat politik praktis.

“Dari 30 laporan kan sudah ada 2 orang yang dikeluarkan rekomendasinya, dan lainnya akan menyusul. Sehingga untuk netralitas ASN ini tetap akan menjadi perhatian kami, sehingga kalau ke depannya ketika kami melakukan pengawasan dan menemukan adanya keterlibatan ASN, maka sudah barang tentu kami akan memprosesnya. Semoga dengan adanya rekomendasi sanksi yang dikeluarkan oleh KASN ini menjadi pembelajaran untuk ASN lainnya, agar tidak terlibat politik praktis,” pungkasnya. (edo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *