Bupati Nilai Interupsi Anggota DPRD Dari Fraksi Demokrat Tidak bersubstansi

Peristiwa
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KAIMANA,Honaipapua.com,- Bupati sebagai pembina politik, menyarankan anggota DPRD yang merupakan keterwakilan dari partai politik dan reprentatif masyrakat, harus dapat membedakan substansi interupsi, disaat dilaksnakannya rapat pairipurna.

Tidak semua hal bisa interupsi di dalam sidang paripurna apalagi tidak diagendakan dalam acara dimaksud sebagaimana rapat putusan Badan Musyawarah Dewan(Bamus).

“Saat ini jabatan saya sebagai Bupati, dan Kepala daerah seluruh indonesia itu ketika dilantik itu melekat tugas sebagai pembina politik, Kemudian pembina ini sesuai dengan tupoksi kita ditugaskan juga sebagai pembina Pemerintahan di tingkat Kabupaten. Dan Hari ini saya, pak Wakapolres, Pak dandim, diundang, untuk menghadiri acara rutin tahunan, bahwa setelah Pelaksanaan APBD Digunakan, eksekutif punya kewajiban untuk menyampaikan pertangungjawaban itu kepada masyrakat, ini kalau disampaikan keliling dari pigo sampai ke ure inikan tidk bisa, Sehingga kami hanya sampaikan ke sebagai wakil rakyat. begitu naik ke DPRD karna disitu ada perwakilan masyarakat semua. Ada anggota DPRD yang melakukan interupsi, saya menjaga aura ruang sidang ini, kalau kita tidak menghargai, terus siapa lagi yang mau menghargai. Bisa saja interupsi, tetapi dalam konteks, kalau seandainya diluar konteks dan kami yg tidak berkentingan ada disitu lebih baik kami keluar, itu yang saya ingatkan,”ujar Bupati Kaimana Drs Matias Mairuma, kepada wartawan usai mengikuti pembukaan pripurna penyampaian laporan pertanggungjawaban bupati atas penggunaan anggaran Tahun Angaran 2017.

Menyangkut dengan tindak lanjut ke Gubernur, kata BupatI, dirinya akan tetap berpatokan kepada aturan Hukum yang berlaku.

” Tidak hanya melihat dari 1 aturan tetapi harus dilihat PKPUnya dan Regulasi lain yang mengatur soal PAW ikemrin Sekwan melaporkann ke saya, dan saya bilang coba sekwan berangkat ke makasar, mengecek apakah tuntutan di PTUN tentang perkara pak adjid menggugat SK Gubernur sudah ingkara atau belum, karena saya dengar masih dilakukan banding, kalau dari sisi Hukum kalau belum ingkra berarti belum selesai perkara ini itu, belajar dari pengalaman, berapa banyak surat yang masuk ke saya, tetapi kalau belum ingkra, saya tidak berani buat surat, karna itu juga ruang untuk mengugat saya, saya kerja baik saja mau digugat apalagi yang ini,” ujarnya

Dan oleh karena itu, persoalan ini, hendaklah dilakukan sesuai dengan mekanisme dengan tetap menjunjung tinggi nilai peraaudaraan. (IB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *