Arfan Poretoka,SH: Kami Minta Kepolisian Tidak Mempercepat P21 Terhadap Klienya, Sebelum Putusan Pra-Peradilan

Peristiwa
Bagikan berita ini

Waisai,Honaipapua.com, -Kuasa Hukum terduga pengeroyokan yang menyebabkan HR meninggal dunia di pantai WTC 9 September 2022 lalu berharap kepada pihak kepolisian dan kejaksaan negri Sorong untuk tidak mempercepat pelimpahan P21 terhadap kliennya hal itu disampaikan kepada media ini 19/10/2022.

Arfan Poretoka, S.H, Kuasa Hukum Terduga Pengeroyokan 

” Saya sebagai kuasa hukum terduga meminta kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk menghormati proses yang sementara ini berjalan, karena pihaknya telah mengajukan pra-peradilan dan telah disetujui dengan jadwal sidangnya nanti tanggal 31 Oktober 2022, “beber Arfan.

Dikatakan sekitar tanggal 12/10/2022 pihaknya telah melakukan pendaftaran pra-peradilan. Setelah didaftarkan langsung mereka menginput daftar SIPT pengadilan negeri sorong.

Namun, karena kebetulan alamat kantor  di Jogja, oleh sebab itu pengadilan membuat panggilan delegasi sehingga diberikan waktu 20 hari untuk masuk dalam sidang pra-peradilan tanggal 31 Oktober 2022.

” Dalam waktu 20 hari itu, saya khawatirnya kepolisian ambil celah atau kesempatan untuk diajukan dan memeriksa pokok perkaranya, karena pra-peradilan yang diperiksa bukan pokok perkara, tapi yang diperiksa itu prosedur penangkapan, penahanan sampai dengan penetapan tersangka, “kata Arfan.

Karena biasanya lanjut Arfan bahwa kepolisian dan kejaksaan, setelah melakukan rekonstruksi, tidak berselang lama langsung diajukan P21, oleh sebab itu,  saya berharap agar kepolisian dan kejaksaan menunggu proses pra-peradilan selesai.

” Lagian tidak mungkin kedua tahapan tersebut berjalan secara bersamaan antara praperadilan dengan persidangan biasa  untuk memeriksa pokok perkara, “Tukasnya.

Disatu sisi juga pihaknya sudah duluan mendaftarkan pra-peradilan, oleh sebab itu, sekali lagi saya berharap kepada kepolisian dan kejaksaan agar menghormati proses hukum yang sementara ini berjalan.

Disinggung mengenai berkas hasil rekonstruksi apakah telah ditandatangani oleh kuasa hukum terduga. Arfan dengan tegas menambahkan, sampai saat ini saya belum menandatangani hasil rekonstruksi dari pihak kepolisian.

” Saya belum tanda tangan hasil rekonstruksi, dan saya sebagai kuasa hukum terduga tolak 55 adegan rekonstruksi yang digelar polres Raja Ampat”. Tambah Arfan lagi. (cak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *