Pendidikan Mahal Di Papua Barat, PA GMNI : ” PJ Gubernur Jangan Terlalu Sibuk Urus Pencitraan “

Pendidikan Dan Kesehatan
Bagikan berita ini

SORONG,Honaipapua.com, -Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD PA GMNI) Provinsi Papua Barat, Yosep Titirlolobi dalam rilisnya kepada media ini mengatakan bahwa Pendidikan Mahal di Papua Barat, Pejabat Gubernur Papua Barat jangan terlalu pencitraan terus.

Menurut Yosep, PA GMNI banyak mendapatkan pengaduan dari masyarakat yang ingin melanjutkan anak mereka ketingkat SLTA dari SLTP, tetapi untuk SMA masyarakat harus mengeluarkan uang sebesar 7,5 juta untuk sekolah negeri dan hampir 10 juta untuk sekolah swasta.

Sementara dari tingkat dasar untuk masuk kejenjang SMP masyarakat harus mengeluarkan ongkos sekitar 4 sampai 5 juta perorangan untuk masuk sekolah Swasta.

Menurut Yosep, seharusnya PJ Gubernur Papua Barat sebagai Kepala Daerah di Provinsi Papua Barat harus menegur Bupati dan Walikota yang membiarkan pendidikan didaerahnya sangat mahal.

“PJ Gubernur Papua Barat ini kalau lihat seperti tidak tahu kerja atau jangan-jangan beliau membiarkan pendidikan mahal di kabupaten dan kota, tetapi beliau diam saja,  seperti tidak terjadi apa-apa soal Pendidikan,” sesal Yosep.

Seharusnya menurut Yosep, PJ Gubernur Papua Barat harus menurunkan Timnya untuk mengkroscek kesekolah-sekolah yang ada sepapua barat, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai masuk pengguruan tinggi, bukan datang kesorong nginapnya di hotel Swiss Bell terus, sementara masyarakat di distrik butuh kehadiran seorang PJ Gubernur Papua Barat untuk mendengarkan keluhan mereka, ungkap Yosep.

“Kami berharap PJ Gubernur Papua Barat harus merubah gaya kepemimpinan, karena ini tentang tata kelola pemerintahan bukan institusi militer atau kepolisian yang mana pimpinan perintah bahwasanya laksanakan.”harap Yosep.

Lanjut Yosep, seharusnya Pj Gubernur Papua Barat sudah harus tahu bahwa jabatan beliau tinggal 9 bulan lagi dan tahun depan akan di evaluasi, sementara sampai sekarang masyarakat di Papua Barat belum melihat satupu program yang di lakukan PJ Gubernur yang menyentuh masyarakat.

“Rakyat butuh aksi nyata bukan teori terus mengingat jabatan Pj Gubernur itu sendiri sangat singkat. Hal ini diutarakan Yosep, mengingat pendidikan di kota sorong paling termahal se-papua barat selama 10 tahun ini, tetapi tidak perna disikapi oleh pemerintah setingkat Provinsi, “terang Yosep.

Mengingat mayoritas daerah di Provinsi Papua Barat selalu tidak berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 20 persen untuk bidang pendidikan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) yang tercantum dalam Pasal 49 ayat 1 yang mengatur tentang dana pendidikan selain gaji pendidikan, ” tambah  Yosep. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.