Susunan Kabinet Yohanes Youw Tidak Disetujui Mendagri

Papua
Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Jayapura, HonaiPapua.com,- Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo, mengatakan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak menyetujui Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, Yohanes Youw, untuk melakukan mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paniai sejak 5 April 2018 lalu.

Ditegaskan, mutasi 87 pejabat, terdiri dari 28 orang II, 55 orang eselon III dan sempat eselon IV merupakan tindakan illegal melawan hukum karena belum mendapat persetujuan Mendagri.

“Sepengetahuan saya dari 28 pejabat eselon II yang dilantik, hanya dua orang yang bisa dinyatakan sah karena sudah mendapat persetujuan Mendagri,” kata Soedarmo saat melakukan kunjungan kerja ke Enarotali, Paniai, Rabu (23/5/2018).

Dikatakan, para pejabat eselon II yang di lantik Yohanes Youw agar tidak melakukan aktifitas perkantoran, termasuk yang berhubungan dengan kegiatan keuangan karena belum mendapat persetujuan Mendagri.
Soedarmo mengingatkan agar tidak melakukan aktifitas di kantor karena akan berurusan dengan aparat hukum.

“Para pejabat yang diangkat tanpa melalui prosedur ini sudah pasti tidak akan mendapat proses kenaikan pangkat dan golongan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena dilantik secara illegal,” tegasnya.

Dijelaskan kembali Soedarmo, setiap mutasi jabatan oleh pelaksana tugas, penjabat maupun bupati definitif, wajib dilakukan sesuai UU ASN Nomor 5 Tahun 2014. Dimana untuk pejabat Eselon II keatas, harus melalui panitia seleksi Pansel serta lelang jabatan.

“Ini memang masalah, sehingga sebagai Gubernur saya imbau kita tetap ikuti ketentuan hukum yang berlaku, sehingga ditakutkan adanya konsekuensi pidana jika sudah menggunakan uang negara yang bukan merupakan hak dan kewajibannya,” ujarnya.

Kemudian dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan setiap pejabat definitif atau incumbent, tidak boleh melakukan mutasi jabatan enam bulan sebelum habis dan enam bulan sesudah dilantik sebagai kepala daerah.
Hanya memang ada toleransi bagi Plt maupun penjabat bupati, bisa melakukan pergantian asalkan disetujui Mendagri. Nah pada saat Plt Bupati Paniai Yohanes Youw menjabat, memang sudah mengajukan surat ke Mendagri, tapi sekali lagi hanya ada dua yang disetujui.

“Makanya saya minta Penjabat Bupati Paniai Musa Isir mencari tahu dua pejabat yang sudah disetujui Mendagri tersebut. Karena mereka berdua ini sah, pelajari dalam hal untuk pejabat yang mendapat ijin dari Mendagri harus ditetapkan (sebagai pejabat yang sah).
Bagi yang belum dapatkan persetujuan dari Mendagri harus dikembalikan pada jabatan semula.

“Saya hanya sampaikan hal-hal yang sesuai aturan perundang-undangan. Sekali lagi yang saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,” katanya lagi. (bal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *